SENTANI, PapuaSatu.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Jayapura bersama pimpinan OPD Pemerintah kabupaten Jayapura, mulai menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang.
” Kita harus menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial di tahun depan, sehingga apabila terjadi konflik maka direspon cepat untuk segera ditangani. Dalam penanganan tetap melibatkan TNI/Polri,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional Kabupaten Jayapura, Budy Lesmana, S.Sos usai rapat koordinasi di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (31/10/2018) siang.
Dikatakannya penanganan konflik tentunya harus melibatkan semua pihak maupun elemen terkait di masing-masing bidang, baik itu budaya, agama dan lain sebagainya.
“Kerjasama ini akan terus tingkatkan agar ke depannya kita bisa memplaning perencanaan secara matang. Jadi ketika setiap kejadian dilingkungan masyarakat kita bisa sesegera mungkin melakukan pencegahan agar konflik tidak terjadi,” tukasnya.
Menurut Budy, konflik bukan hanya bentuk bentrokan tetapi konflik itu hal-hal yang mengganggu keamanan masyarakat. Baik itu gangguan alam dan lain sebagainya sesuai pengertian peraturan mentri dalam negri (Pemendagri) nomor 42.
Untuk itu ia berharap dalam waktu dekat sudah mulai melakukan penanganan aksi sosial ini dan target yang sudah ditentukan bisa tercapai sesuai harapan pemerintah daerah kabupaten Jayapura.
“Kami berharap mulai awal tahun depan 2018, kita sudah bisa melakukan penangan aksi sosial yang akan diiringi dengan pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial, yang tentunya kami akan melibatkan seluruh PD dan otonom vertikal,” ujarnya. [tyi]
