Bupati dan Ketua DPRD Jayapura Tak Hadir, Sidang Paripurna Masa Sidang I Interupsi

0
43
Caption : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring (tengah), didampingi Wakil Ketua I, Mozes Kallem dan dihadiri Wakil Bupati Giri Wijayantoro saat membuka rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019, Kamis (24/1/2019).
Caption : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring (tengah), didampingi Wakil Ketua I, Mozes Kallem dan dihadiri Wakil Bupati Giri Wijayantoro saat membuka rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019, Kamis (24/1/2019).

SENTANI, PapuaSatu.com – Rapat Paripurna DPRD kabupaten Jayapura pembukaan masa persidangan I tahun 2019, Kamis (24/01/2019), diwarnai interupsi dari salah satu anggota DPRD atas ketidak hadiran Ketua DPRD dan Bupati Jayapura.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring, didampingi Wakil Ketua I DPRD Mozes Kallem dan dihadiri Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro.

Sebelum menlanjutkan siding I 2019 ini, Stenly Ondikleuw salah sanggota DPRD dalam interupsinya mempertanyakan ketidakhadiran Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitauw, S.T. dan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si.

Bukan hanya Ketua dan Bupati, Stenly  mempertanyakan para Kepala OPD yang tidak hadir dalam persianga. Sebab dalam siding hanya diwakili oleh sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian maupun kepala seksie.

Setelah ditelusuri dua unsur tertinggi di pemerintahan kabupaten Jayapura itu ternyata sedang dinas luar Kantor.

Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro menyampaikan bahwa Bupati tidak bisa hadir pada sidnag kaena sedang mengikuti kegiatna pelantikan dua kepala kampung di Kampung Yakonde dan Kampung Sosiri.

“Kegiatan ini lebih awal dari sidang, seandainya kalau tadi cepat selesai di acara pelantikan kepala kampung, Bupati maupun Kepala OPD bisa hadir. Namun tidak menurungkan semangat karena perwakilan dari tiap OPD kan juga ada,” kata Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro.

Menurut Giri, Bupati seyogyanya ingin bersama-sama pada sidang pertama ini. Namun waktu tidak bisa karena proses pelantikan belum selesai. “ternyata disana belum selesai dan di kantor Dewan sini sudah jalan (mulai) persidangannya. Kalau tidak terlambat pasti beliau (Bupati) bersama-sama dengan kita juga,” kata Giri Wijayantoro.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring menyebutkan, ketidakhadiran Ketua DPRD ini tidak akan menghambat proses pembukaan masa persidangan pertama, karena unsur Dewan bersifat kolektif kolega dan jumlah pimpinan serta anggota Dewan yang hadir sudah memenuhi kourum dalam pembukaan masa persidangan kali ini.

Ketika ditanya perihal ketidakhadiran Bupati Jayapura, Waket I DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring menyampaikan ketidakhadiran Bupati Jayapura itu tidak menjadi masalah dalam pembukaan masa persidangan pertama ini.

“Saya pikir dengan tidak hadirnya Bupati, tetapi kan Wakil Bupati hadir itu sama saja. Artinya, itu tidak ada masalah. Apalagi hari ini (kemarin) juga Bupati ada kegiatan yakni, ada pelantikan kepala kampung,” kata Korneles.

“Begitupun juga dengan para pimpinan Perangkat Daerah (PD) ini ikut dalam rombongan Bupati, lalu mereka tugaskan bawahannya dalam hal ini dari sekretaris dinas, kepala bagian dan kepala seksie, sehingga kami menganggap hal itu tidak menjadi masalah,” tambah Politisi PDI-P tersebut.

Menurutnya, karena ini agenda masa sidang pertama 2019 ini alangkah baiknya itu kepala daerah harus hadir.

“Begitupun dengan kepala-kepala dinas juga harus hadir, karena ini kan dalam pembahasannya nanti seperti sidang Non APBD itu melibatkan semua atau kepala-kepala dinas. Jadi sebaiknya begitu, tetapi karena pak Bupati punya agenda lain, ya kita juga tidak bisa hindari. Saya pikir yang penting sidang ini sudah kita buka,” tuturnya.

Selain itu, Korneles memaparkan, agenda kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan pada masa persidangan I tersebut adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD.

“Jadi, raperda Non APBD ini nanti ada yang diusulkan oleh Eksekutif dan ada juga yang diusulkan melalui hak inisiatif DPRD. Kalau di DPRD itu ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang akan menangani secara khusus, tetapi juga ada usulan dari komisi-komisi di DPRD,” paparnya.

“Sedangkan dari Eksekutif atau pemerintah daerah juga akan diusulkan oleh dinas-dinas dan disampaikan ke DPRD yang akan di paripurnaka. Kira-kira ada berapa rancangan Perda yang akan kita bahas pada masa sidang I tersebut, yang akan berlangsung dari bulan Januari hingga April 2019 nanti,” tukas Korneles.  [mi/loy]