Pemkab Jayapura bersama Kominda FKDM Sosialisasialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018

0
71
CAPTION : Nampak Suasana Rakor Kominda dengan FKDM dan Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, yang di selenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (5/12/2018)
CAPTION : Nampak Suasana Rakor Kominda dengan FKDM dan Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, yang di selenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (5/12/2018)

SENTANI, PapuaSatu.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabangpol) melakukan Rapat Koordinasi (Rakoor) antara Komunitas Inteljen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (5/12/2018) kemarin pagi ini dihadiri Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, sejumlah Kepala OPD, beberapa pihak yang berkompoten serta pengurus dan anggota Kominda maupun FKDM.

Dalam sambutan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, yang dibacakan Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro mengatakan rapat koordinasi merupakan pertemuan kolaborasi antara dua forum yaitu, Kominda dan FKDM yang sering dilakukan guna membangun kerjasama yang sinergis dan terkoordinasi.

Menurutnya, bentuk rapat koordinasi seperti ini kedepannya diharapkan juga dapat melibatkan forum-rorum daerah lainnya seperti Forum Kerukunan Umbat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) maupun forum lainnya, sehingga terjalin kerjasama guna menyamakan persepsi dalam penanganan masalah di daerah ini khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Pelaksanaan tugas kita selalu berpayung pada aturan hukum yang berlaku. Untuk itu, perlu dipahami secara bersama bahwa adanya regulasi atau aturan terkait Kominda dan FKDM sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah,” sebutnya.

Wabup Giri menambahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan kerjasama dengan Kominda dalam upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap gangguan stabilitas keamanan daerah. Namun dengan adanya kebijakan baru justru membuat jarak antara Pemda dengan kesatuan samping, karena Pemda (Badan Kesbangpol) tidak lagi menangani kegiatan Kominda.

“Namun demikian, bukan berarti kerjasama ini putus sampai disini. Saya sangat mengharapkan tetap terjalin kerjasama dan koordinasi, mengingat kita berada di daerah yang mudah dihembuskan terjadinya konflik,” harapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Budi Lesmono menjelaskan, sesuai hasil Rakornas tentang kewaspadaan dini yang telah dilaksanakan beberapa kali di Jakarta, maka yang berwenang mengkoordinir tugas-tugas intelijen adalah menjadi tugas Badan Inteljen Nasional (BIN) untuk pemerintah pusat.

Sedangkan untuk pemerintah provisi dan kabupaten/kota di tangani oleh Binda berdasarkan pertimbangan aturan seperti UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteljen Negara, Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Inteljen Negara dan Peraturan Kepala Bin Nomor 1 Tahun 2014.

Untuk itu, Budi Lesmono berharap, pihak Kabinda dapat segera menindaklanjuti penanganan Kominda ini sehingga kedepannya Kominda bisa memberikan perannya yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

“Atas nama pemerintah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua anggota Kominda atas kerjasama yang terjalin baik selama ini, sehingga Sikonda selalu dalam keadaan kondusif dan damai,” ucapnya.

Sementara disinggung mengenai FKDM, Budi Lesmono menjelaskan, sebagai suatu wadah keberadaan FKDM tidak di rubah hanya saja jumlah keanggotaannya dibatasi yakni, lima orang yang akan mewakili sejumlah komponen masyarakat Kabupaten Jayapura.

Disebutkannya, unsur keterwakilan yang akan mewakili masyarakat terdiri dari unsur adat, pemuda, agama, perempuan dan profesi.

Diharapkan, para anggota FKDM dapat menjaga kondisi daerah yang kondusif dan selalu berbuka diri berkoordinasi dengan pimpinan daerah. [mi]