17 Tahun Pendidikan Tak Diperhatikan, DPRP Bakal Panggil Empat Bupati Wilayah Saireri

0
306

JAYAPURA,  PapuaSatu.com – Sejumlah mahasiswa Papua Asal Saireri dan  LSM Kampak Papua,  Forum Peduli Kawasa Byak Papua bersama Pemantauan Keuangan Negara kembali mendatangi Gedung DPR Papua, Kamis (25/10/2018).

Massa Pendemo yang dikoordinir Agustinus Rumaropen ini, membentangkan sejumlah spanduk dan pampflet dihadapan tiga anggota DPR Papua masing-masing Emus Gwijangge, Gerson Somma dan Jhon Wilil.

Mereka meminta pertanggunggjawaban Gubernur Papua dan DPR Papua terhadap dana pendidikan bagi mahasiswa wilayah Saireri yang sudah pernah di ajukan dalam aksi demo tertanggal 3 Mei 2018 lalu.

Dalam orasi Agustinus menegaskan, selama 17 tahun lebih Otsus hadir di Papua tidak pernah memberikan biaya pendidikan bagi putra/putri Papua asal wilayah Saireri.

Padahal, dalam perdasus nomor 25 tahun 2015 telah ditetapkan prosentasi pembagian, pengalokasian dan penyaluran dana Otsus. Dari pembagian dana Otsus tersebut,  80 persen telah diperuntukan ke kabupaten dan kota, sedangkan 20 persen diperuntukan di Provinsi Papua.

“Dari 80 persen yang diperuntukan ke kabupaten/Kota, 30 persen diantara dialokasi untuk biaya pendidikan di semua kabupaten/kota. Namun kenyataannya, biaya pendidikan di empat kabupaten wilayah Saireri tidak direalisasikan, termasuk beasiswa bagi putra/putri Papua,” tegas Agustinus.

Seharusnya, aku Agustinus, Gubernur maupun DPR Papua sudah memberikan jawaban kepada 700 mahasiswa yang sudah pernah melakukan aksi dan menyerahkan aspirasi pada tanggal 3 Mei 2018 lalu.

“Kami ada 700 mahasiswa dari empat kabupaten datang ke sini mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban  atas biaya pendidikan yang sudah alokasi 30 persen dari dana Otsus,” katanya.

Apabila pernyataan sikap kedua tidak direalisasikan dan tidak mendapatkan jawaban baik dari DPR Papua maupun dari Pemerintah Provinsi Papua, maka mahasiswa asal Saireri akan kembali datang dengan jumlah massa besar untuk menduduki kantor DPR Papua.

“Kami datang mengadu ke DPR Papua karena DPR merupakan representative dari rakyat termasuk kami mahasiswa, sehingga kami minta harus memberikan jawaban yang pasti bagi kami mahasiswa di wilayah Saireri,” tegas Agustinus sambari menyerahkan aspirasi kepada perwakilan anggota DPR Papua Emus Gwijangge.

Anggota DPR Papua, Emus Gwijangge menyambut positif atas kedatangan mahasiswa ke gedung DPR Papua untuk menyuarakan aspirasinya.  “Masalah pendidikan menjadi tanggungawab Pemerintah daerah setempat, Pemerintah Provinsi Papua telah memberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. 80 persen dana Otsus sudah diperuntukan di kabupaten/kota dan didalam ada  30 persen dana pendidikan,”  katanya.

Namun apabila masih ada mahasiswa yang berteriak maka itu merupakan kesalahan fatal dari kepala daerah. “Saya dan teman-teman anggota DPR Papua akan kami kawal aspirasi ini dan kami akan sampaikan kepada Ketua DPR Papua untuk memanggil empat Bupati di wilayah Saireri untuk meminta penjelasan,” ujarnya.

Emus mengakui bahwa selama ini tidak ada data real di lapangan sehingga DPR Papua tidak bisa mengambil kebijakan atas aspirasi mahasiswa. Namun dengan kehadiran mahasiswa akan menguatkan DPR Papua untuk mengkritisi dan meminta penjelasan secara real terhadap biaya pendidikan yang dialokasi dari dana Otsus.

Sementara itu, Gerson Somma selaku  anggota Komisi V DPR Papua secara tegas  mengatakan, persoalan pendidikan menjadi persoalan anggota DPR Papua.

“Kami hadir untuk memperjuangkan aspirasi ini. Kami akan memanggil para Bupati untuk meminta penjelasan mereka. Kami tidak akan main-main menindaklanjuti ini, karena dana pendidikan sudah dialokasi ke setiap kabupaten/kota,” tukasnya. [moza/loy]