Daya Saing SDM dan Pemantapan Infrastruktur Jadi Prioritas RPJMD Papua

0
56
Caption: Suasana Musrenbang RPJMD Papua tahun 2018
Caption: Suasana Musrenbang RPJMD Papua tahun 2018

JAYAPURA, PapuaSatu.com –  Pemantapan kualitas daya saing SDM dan Infrastruktur dasar menjadi salah satu program prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua dengan fokus pada akselerasi dan afirmasi pendidikan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.,MH mengatakan Pemerintah Provinsi bakal menyasar upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta pemantapan rasa aman dengan mendorong kedewasaan berdemokrasi dengan membangun dan pengembangan sekolah menengah kejuruan dan politeknik berbasis potensi unggulan di lima wilayah.

“Upaya ini diperkuat melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga agama maupun tokoh adat, termasuk kolaborasi efektif dengan lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM,” kata Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Papua, Hery Dosinaen, dalam acara Musrenbang RPJMD Papua 2018 – 2023, di Jayapura, Kamis (6/11/2018).

Dikatakan, Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas maupun upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu bakal menjadi pelengkap program prioritas Papua dalam program kerja lima tahun mendatang.

“Mari semua kita bersatu dan bersama-sama melihat apa yang belum kita lakukan dimasa lalu dan terobosan apa yang hendak dilakukan pada masa depan,” katanya.

Hal penting lain disampaikannya, mengenai pemantapan tata kelola pemerintahan yang juga menjadi prioritas pembangunan untuk selanjutnya dibahas dan masuk dalam pengusulan RPJMD Papua kedepan.

“Sebab jika kita ingin kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan tercipta di Papua, maka perlu ada persatuan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar itu,” jelasnya.

Dijelaskan, Pemerintahan periode sebelumnya sampai saat ini telah berupaya memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN serta peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

“Memperkuat perencanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pemerintahan. Sebab dengan melanjutkan upaya reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya, maka sistem pemerintahan maupun pembangunan bakal berjalan tepat sasaran,” katanya. [piet]