Masalah Hak Ulayat, Finish Pembangunan Jembatan Hamadi – Holtekamp Undur Hingga Mei 2019

0
188
Caption: Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH - Klemen Tinal, SE.,MM meninjau lokasi pembangunan jembatan Hamadi - Holtekamp, Kota Jayapura, Jumat (12/10/2018).
Caption: Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH - Klemen Tinal, SE.,MM meninjau lokasi pembangunan jembatan Hamadi - Holtekamp, Kota Jayapura, Jumat (12/10/2018).

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pembangunan jembatan merah Hamadi – Holtekamp, Kota Jayapura dipastikan rampung atau finishing pada bulan mei 2019 mendatang.

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengatakan pembangunan jembatan Hamadi – Holtekamp sedikit mengalami masalah hak ulayat sehingga tertunda penyelesaian pengerjaan dari rencana sebelumnya pada bulan desember 2018 mundur sampai bulan mei 2019.

“Jadi, bulan April atau Mei 2019 sudah pastikan pembangunan jembatan sudah selesai dan kita laporkan presiden untuk meresmikan,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH kepada wartawan saat tinjau pembangunan Hamadi – Holtekamp di Kota Jayapura, Jumat sore (12/10/2018).

Menurut Enembe, Presiden Joko Widodo sudah menanyakan kapan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Hamadi – Holtekamp ini selesai dikerjakan untuk segera diresmikan sebelum Pilpres 2019.

“Saya kasih tahu mungkin tanggal desember atau tunda sedikit. Tapi ternyata dari lapangan dan kepala balai jalan bahwa pasti desember sudah bisa digunakan namun untuk finising itu 3 – 4 bulan setelah desember 2018,” ujarnya.

Dikatakan, pembangunan jembatan Hamadi – Holtekamp dilaksanakan sesuai dengan progress rencana bahwa akan selesai tepat waktu dan kemungkinan ada bonus atau over prestasi.

“Jadi saya pikir ini semua jalan sesuai progress perencanaan awal, mungkin ada bonus untuk progress ini dan saya yakin pembangunan akan selesai pada waktunya,” kata Enembe.

Masalah hak ulayat menjadi penghambat pembangunan jembatan Hamadi – Holtekamp sehingga awal tahun 2019 baru diselesaikan pembangunannya.

“Dari dulu sebenarnya sudah tersambung tapi jalan bermasalah di hak ulayat tanah karena persoalan tanah di Papua harus bicara dengan adat sehingga masalah hak ulayat harus selesaikan baru bisa membangun,” ujarnya.

Terkait dengan masalah hak ulayat, kata Gubernur, Pemerintah Kota Jayapura tidak mampu menyelesaikan sehingga dialihkan kembali ke Pemerintah Provinsi Papua.

“Kami masih tangani jembatan ini terus karena Pemerintah kota sudah mengundurkan diri karena kemampuan APBD tidak mampu bayar sehingga lahan pembangunan ini menjadi perkara dan kami bayar semua itu,”jelasnya.

Kepada tenaga kerja dilapangan, silahkan bekerja saja jangan pusing dengan masalah hukum hak ulayat itu karena ada tim hukum yang akan menyelesaikan. Jangan berhenti kerja tapi selesaikan pekerjaan ini sampai tuntas.

“Tidak usah takut, tapi paling utama jaga keselamatan sehingga tidak ada korban dalam pembangunan jembatan ini,” kata Lukas.

Masalah aksesoris, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan diskusi bersama BTN dan Balai Jalan Nasional X wilayah Papua dan Papua Barat untuk mempersiapkannya terutama lampu hias di badan jembatan yang sudah di desain aksesoris Papua.

“Jadi, besok kita rapat lagi untuk pastikan berapa watt lampu dari balai jalan dan berapa watt lampu dari BTN untuk mempercantik jembatan ini, akan kita bicarakan besok,” katanya. [piet]