Jalin Silaturahmi Dengan Wartawan, BPK RI Perwakilan Papua Gelar Media Workshop

0
116

JAYAPURA, PapuaSatu.com –  Guna menjalin silaturahmi dengan insan pers yang ada di Jayapura, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua menggelar media workshop di kafe Black and Box Abepura, Jumat (2/11/2018).

Dihadiri 30-an jurnalis, baik cetak, ekektronik maupun online, media workshop yang dipimpin Kepala Perwakilan BPK RI, Ir. Adi Sudibyo, M.M, sekaligus menambah wawasan seputar organisasi, tugas dan wewenang BPK sebagai pemeriksa keuangan negara.

Dalam hal ini dengan menghadirkan Kepala Subbagian Hukum, Andrew Ernest Robinson Ludji, S.H sebagai narasumber.

Sudibyo dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa tugas BPK yang outputnya berupa penilaian atau opini, dapat dikatakan juga merupakan raport (nilai) Pemda dalam memgelola keuangannya.

“Dalam melakukan penilaian tentang apakah pekerjaan yang dilakukan memiliki manfaat atau tidak,” jelasnya.

Sedangkan terkait keterbukaan hasil audit BPK atas penggunaan keuangan negara, kata Adi Sudibyo, ada yang bersifat terbuka ada yang tertutup.

Yang tidak bisa dipublikasikan adalah apabila audit yang dilakukan berupa audit ivestigasi, yang biasanya adalah terkait dengan upaya mengungkap kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan.

Namun, untuk menentukan apakah dari hasil audit pengunan uang Negara terdapat pelanggaran hokum atau penetapan seseorang menjadi tersangka atas tindakan yang mengakibatkan kerugian Negara, kewenangannya tidak dimiliki oleh BPK. “Karena BPK fungsinya lebih pada administrative saja,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Adi Sudibyo juga menyatakan bahwa dari 30 entitas (pemerintahan) di Papua, yakni 29 kabupaten/kota dan satu provinsi, jumlah rekomendasi BPK atas hasil audit keuangan pemerintah, secara presentase masih cukup besar yang belum ditindaklanjuti guna menuntaskan laporan keuangan pemerintah daerah.

“Untuk itu kita terus berupaya mendorong pemerintah daerah terkait untuk dapat segera membuat laporan atas keuangannya sesuai dari rekomendasi yang dikeluarkan BPK,” jelasnya .[yat]