MRP Dorong Perdasi Pelarangan Miras Diberlakukan

0
109

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Mengingat dampak kerugian akibat  Minuman Keras (Miras) di Papua  kian  mengkhawatirkan, maka MRP melalui Pansus Pokok-Pokok pikiran Raperdasus MRP mendorong agar Perdasi  tentang Pelarangan Miras di Provinsi  Papua segera diterapkan.

Hal tersebut mengkristal dalam Rapat Kerja Pansus Pokok-Pokok Pikiran Raperdasus  MRP  yang dipimpin Ketua Pansus Yoel L.Mulait, SH di salah satu Hotel di Tanah Hitam, pekan kemarin Jumat (23/11).  Hadir sebagai salah satu narasumber adalah Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua,Y Derek Hegemur,SH,MH

Ketua Pansus Yoel L.Mulait mengatakan, rapat tersebut sebagai tindaklanjut dari pertemuan MRP tanggal 5 November 2018 yang lalu bersama Karo Hukum. Selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kementerian terkait di Jakarta tanggal 13 & 14 November 2018.

Ada sejumlah Perda dan Perdasi mengemuka dalam rapat tersebut. Antara lain, Perdasi nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan Miras.

Menurut Karo Hukum  Perdasi tentang Minuman beralkohol ini tidak bertentangan dengan peraturan manapun. Ini adalah kebijakan daerah karena pemerintah daerah melihat tentang pemasokan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini sudah sampai kepada tahap sangat mengkawatirkan.

“Kami tidak sekedar membuat Perda, tetapi ini dilakukan berdasarkan penilaian dan pemantauan di masyarakat,”katanya.

Mengenai  arahan dari Mendagri bahwa seyogyanya Perdasi ini tidak berjudul “Pelarangan” tetapi “Pengendalian”.

“Kami informasikan bahwa Pemda Provinsi Papua sesungguhnya sudah punya Perdasi tentang “pengendalian” minuman beralkohol. Dan kami sudah melakukannya bertahun tahun. Dan Menteri Dalam Negeri tahu bahwa kami punya Perda itu. Tetapi kenyataannya pintu masuk minuman beralkohol itu ada di sana-sini. Lubangnya banyak. Itulah sebabnya pengendalian itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi sehingga statusnya  dinaikkan dari pengendalian menjadi pelarangan.  Jadi pertanyaannya adalah Perdasi ini bertentangan dengan Perpres 74 itu dimana? .Menteri Dalam Negeri melakukan pembatalan hanya karena tidak berjudul “pengendalian”. Ini yang kami sayangkan.

Data lakalantas di  lintas di Papua terbesar dipicu oleh orang mabuk. Termasuk KDRT pemicu awalnya adalah miras ini. Belum lagi ini adalah pemicu masuknya narkoba, HIV, dll.

Amatus Ndatipits mengatakan, sangat setuju pelarangan minuman beralkohol. Kita tutup mulai dari muaramuara.  Hal senada diungkapkan  Nehemi Yebikon. Ia mengaku heran   di daerah ekspo Waena  ada penjualan  Miras terang-terangan,namun tidak ada tindakan apa-apa bagi mereka.

Mengenai Perdasi kependudukan sesungguhnya kata Karo Humum Pemprov sudah punya. Pergub untuk pengendalian penduduk juga sudah punya, tinggal implementasinya perlu ditingkatkan dan diawasi.   Meningkatnya jumlah penduduk di Papua ini karena pintu masuk terlalu banyak masuk ke Papua.  Kalau mau ketat, kita bisa perketat semua pintu-pintu masuk ke Papua. Menempel semua persyaratan untuk masuk ke Papua di setiap pintu-pintu masuk.

Untuk memperketat pengendalian penduduk yang masuk ke Papua, perlu ada metode, perlu ada alat dan perlu instrumen hukum. Itu yang perlu kita bangun dengan tidak melakukan perda perda ini dalam konteks diskriminasi.

Sementaraitu, Markus Kajoi  mengatakan, mengapa implementasi otsus mandek karena para pemimpin tidak berani dan terkesan ragu-ragu. Yang selalu dengar ke pusat, sehingga banyak hal penting tidak jalan di Papua.

Terkait dengan Partai Politik Lokal tetap akan mendapat perhatian dan didorong oleh MRP, karena itu adalah kebutuhan.

Toni Wanggai mengatakan,  ada sejumlah Raperdasus dan Raperdasi yang akan ditetapkan di DPRP pada awal bulan depan. Tapi MRP belum mempertimbangkannya. Ini adalah tugas Pansus Pokok-Pokok Pikiran untuk menelusurinya. [sn/sony]