Beranda PEMROV PAPUA Kawan Jaba Tolak Keras Surat Rekomendasi GKI ke KPU RI

Kawan Jaba Tolak Keras Surat Rekomendasi GKI ke KPU RI

Kawan Jaba Tolak Keras Surat Rekomendasi GKI ke KPU RI

JAYAPURA, PapuaSatu.com –  Komunitas Cendekiawan Alumni Jawa-Bali (Kawan Jaba) menolak keras rekomendasi yang dikirim Sinode GKI di tanah Papua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  pad atanggal 27, dengan alasan membatlakan tujuh nama-nama  yang lolos seleksi calon  Anggota KPU Papua.

Dari tujuh nama yang direkomendasikan Sinode GKI masing-masing  Izak R. Hikoyabi, Tarwinto, Melyana Pugu, Melky Kambu, Emelia Woof, Theodorus Kossay dan Klemens Sineri.

Rekomendasi itu sangat disayangkan oleh Kawan Jaba se Papua, karena menilai dari tujuh rekomendasi yang dikirimkan ke KPU RI, salah satunya pengurus Kawan Jaba se Papua, Theodorus Kossay yang notabene beragama Katholik.

“Tidak mungkin pak Theodorus Kossay meminta rekomendasi dari Sinode GKI sebagai syarat untuk meloloskannya sebagai anggota KPU Papua. Bukan  hanya Pak Theodorus, tapi seorang Agama Muslim ,  Tarwinto juga ada dalam daftar itu. Ini kan aneh sehingga kami menolak itu,” tegas ketua Alumni Kawan Jaba se Papua, Samuel Tabuni kepada PapuaSatu.com, Jum’at 8 Juni 2018.

Seharusnya, jika tujuh nama telah memalsukan surat rekomendasi Sinode GKI di tanah Papua maka  ada langkah hukum yang harus dilalui dan mempertanyakan kepada tujuh nama oknum itu kepada siapa meminta surat rekomendasi tersebut.

“Kalau mereka (Sinode GKI) mempertanyakan ke absahan seharusnya patut lakukan proses hukum siapa dibalik ini. Pastinya itu bicara oknum dan tidak bisa terlepas dari lingkungan Gereja. Pasti  ada orang dalam,”  tukasnya.

Samuel berpandangan surat rekomendasi yang dikirim ke  tim Seleksi KPU Pusat hanya untuk menjebak agar mereka tidak lolos dengan alasan mempersoalkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh GKI di tanah Papua tersebut, padahal surat itu tidak pernah diketahui oleh tujuh orang yang lolos seleksi.

Oleh karena itu, Samuel selaku Pimpinan Kawan Jaba se Papua menolak keras surat yang dikirim ke KPu RI yang isinya menyampaikan untuk membatalkan dan menggugurkan nama tersebut.

Sebab menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh  Sinode GKI di tanah Papua bukan syarat utama untuk meloloskan tujuh orang calon KPU Papua.  “Kan ada beberapa tahapan yang membuat 7 orang ini sudah lalui, sehingga tidak serta merta digugurkan hanya karena rekomendasi yang kebutulan tujuh orang itu tidak tau rekomendasi itu,” katanya.

Jika pun ke tujuh orang calon anggota KPU mengetahui surat rekomendasi tersebut, maka tidak mungkin lampirkan surat dijadikan sebagai salah satu bentuk dukungan dari organisasi atau masyarakat.  Sebab menurutnya, KPU tidak membutuhkan rekomendasi baik mendukung maupun tidak mendukung bagi setiap calon anggota KPU.

“Tidak harus serta merta rekomendasi dari dukungan dari Sinode GKI lalu meloloskan ke tujuh nama  calon anggota KPU Papua dan kemudian membatalkannya. Bukan itu yang jadi tolak ukur atau syarat, ada syarat-syarat yang sudah mereka penuhi,” tukasnya.

Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan surat untuk menanggapi rekomendasi yang dikirim ke KPU RI, yang berupaya membatalkan nama-nama calon anggota KPU Papua yang lolos seleksi, salah satunya Theodorus Kossay selaku pengurus Kawan Jawa Bali di tanah Papua.

“Kami akan menyurati ke KPU RI, Bawalu Papua, pihak GKI dan pihak kepolisian. Sebab, ini menyangku nama baik Kawan Jaba dan nama baik Pak Theodorus Kossay,” pungkasnya.

Sementara itu, Theodorus Kossay selaku calon anggota KPU Papua yang lolos dalam seleksi menegaskan, isi pemberitaan tentang pemalsuan rekomendasi yang diuraikan oleh Sinode GKI Papua  berhak untuk mengklarifikasi pemberitaan itu.

Sebab menurutnya, tidak pernah mengetahui bahkan isi dalam surat itu. Apalagi meminta rekomendasi dari Sinode GKI sebagai salah satu syarat pencalonanya sebagai anggota KPU Papua.

“Saya merasa tidak mengenal dan pula tidak memiliki hubungan emosional maupun komunikasi pribadi dengan pimpinan dan pengurus Sinode GKI Tanah Papua.  Bahkan saya tidak pernah meminta, berharap serta memohon rekomendasi dari Sinode GKI tanah Papua, karena saya sungguh sadar bukan anggota Jemaat Sinode GKI Tanah Papua,” tukasnya.

Theodorus menandaskan, dirinya merasa surat rekomendasi yang dipermasalahkan tidak berdampak pada keputusan penetapan saya lolos 7 nama/besar calon anggota KPU Provinsi Papua periode 2018-2023.

Pemberitaan ini telah merugikan nama baiknya  dan juga telah mempengaruhi opini publik negatif terkait dengan lolos seleksi 14 besar calon anggota KPU Papua.

Oleh, maka ia berharap pelaku atau oknum pembuat rekomendasi palsu ini segera ditangkap dan diproses hukum atau diselesaikan dengan peraturan atau kode etik yang berlaku dalam mekanisme internal sinode GKI Tanah Papua.

“Saya juga meminta kepada pelaku atau oknum yang membuat rekomendasi palsu tersebut harus meminta maaf secara tertulis untuk memulihkan nama baik saya yang sudah dicoreng di public,” pungkasnya. [loy]