JAYAPURA, PapuaSatu.com – Mengantisipasi inflasi jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua dan Kota Jayapura menggelar pertemuan tingkat tinggi (highlevel meeting), di Hotem Aston Jayapura, Selasa (18/9/2018).
Berbagai hal yang terkait kenaikan dengan inflasi di Papua dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Papua, Joko Supratikto, Asisten II Setda Papua, Noak Kapisa dan Wakil Walikota Jayapura, Rustan Sarru, seperti masalah kenaikan harga tiket saat hari libur (fix sesion), harga ikan ekor kuning, dan harga-harga sembako maupun stok bahan pokok lainnya.
Joko Supratikto dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa inflasi di Papua hingga Bulan Agustus 2018 masih dalam batas normal. Yakni, untuk perkembangan inflasi tahun kalender, inflasi Papua sampai dengan bulan Agustus 2018 mencapai 3,16% (ytd) dan masih dalam target nasional yaitu sebesar 3,5 ± 1%.
Dalam kesempatan tersebut, terungkap juga bahwa harga ikan ekor kuning dan ikan cakalang paling sering menjadi penyebab terjadinya inflasi di Kota Jayapura dan Kota Merauke yang selama ini dijadikan sampel atau sebagai kota Indek Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Papua oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk itu, salah satu rekomendasi yang juga menjadi pokok pembahasan dalam rapat pimpinan TPID tersebut adalah upaya menjalin kerjasama antara daerah, sehingga memudahkan pengaturan suplay ikan antara daerah penghasil ikan dengan daerah lainnya yang membutuhkannya.
Juga terungkap terkait harga tiket yang menyumbang terjadinya inflasi menjelang masa-masa libur hari raya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa mengenai tingginya harga tiket, sudah ada aturan batas atas dan batas bawah.
“Apabila ada maskapai yang memasang tarif di luar dari ketentuan, silahkan laporkan ke kami, supaya ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Yang menjadi masalah adalah bila ternyata belinya tidak melalui loket ataupun agen resmi. Sehingga berapa pun nilainya tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dalam rapat pimpinan tinggi TPID Provinsi Papua dan Kota Jayapura, juga ada enam rekomendasi dalam upaya mengendalikan inflasi di Papua.[yat]
