
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Majelis Rakyat Papua mengajukan 20 rancangan peraturan daerah khusus untuk di bahas dalam sidang paripurna DPRP dan ditetapkan menjadi Perdasus baru.
Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan lembaga representase cultural Orang Asli Papua (OAP) ini juga mengeluarkan 5 maklumat yang wajib dipatuhi Pemerintah daerah, DPRP, maupun seluruh masyarakat di tanah Papua.
“Jadi, 20 Raperdasus yang diusulkan MRP tentang kawasan khusus wilayah komunal adat suku bangsa pribumi Papua. Kedua, Raperdasus tentang pendataan dan penataan wilayah hukum adat suku bangsa pribumi Papua,” kata Ketua MRP Timotius Murib saat peringatan Hari Budaya Papua ke-13 Tahun 2018 di Halaman Kantor MRP, Kotaraja, Rabu (31/10/2018).
Selain itu, Raperdasus tentang pembentukan Polisi adat Papua. Raperdasus tentang pembangunan monumen tugu moratorium sebagai pelarangan penerbitan izin pengelolaan SDA di Tanah Papua.
“Raperdasus tentang mata pelajaran bahasa suku dalam buku Mulok di masing-masing kabupaten/kota, sesuai penyebaran suku bangsa pribumi Papua. Raperdasus tentang sekolah adat sesuai penyebaran suku di masing-masing kabupaten/kota di lima wilayah adat,” ujarnya.
Ketujuh, Raperdasus tentang pendataan khusus pendukuk suku bangsa pribumi Papua (OAP) serta Raperdasus tentang perumusan hukum adat di lima wilayah adat.
“Raperdasus tentang pembangunan pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, khusus bangsa pribumi sesuai nilai kearifan lokal di lima wilayah adat dan Raperdasus tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh DPRP dan DPRD kabupaten/kota,” katanya.
Kesebelas, Raperdasus tentang penutupan tempat prostitusi atau lokalisasi di setiap kabupaten/kota. Keduabelas, Raperdasus tentang penertiban dan pembatasan imigran yang masuk di Provinsi Papua.
“Raperdasus tentang penataan dan pengelolahan tanah di Papua. Keempatbelas, Raperdasus tentang pengakuan terhadap klen (marga, keret, fam) suku bangsa pribumi. Raperdasus tentang pokok-pokok pikiran pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua,” ujarnya.
Enam belas, Raperdasus tentang komoditi lokal/unggulan. tujubelas, Raperdasus tentang hari budaya setiap tanggal 31 Oktober di Tanah Papua. Kedelapanbelas, Raperdasus tentang pementukan pemerintahan adat.
“Kesembilanbelas, Raperdasus tentang perlindungan terhadap suku bangsa perempuan Papua. Keduapuluh, Raperdasus tentang pembentukan dinas, dan badan/lembaga khusus OAP,” katanya.
Sementara 5 maklumat yang dikeluarkan MRP tentang pelarangan pemberian gelar atau nama kebesaran suku kepada orang lain di luar suku pemangku adat bersangkutan. Kedua, pelarangan transaksi jaul-lepas hak atas tanah adat komunal kepada pihak lain.
“Ketiga, penolakan terhadap program sertifikasi tanah di Papua. Keempat, pencabutan izin pengelolaan SDA terutama izin HPH, HTI, IPK, izin pertambangan, dan mineral serta izin pembuangan limbah skala besar di Tanah Papua. Kelima, penghentian tindakan kekerasan oleh aparat hukum terhadap rakyat Papua, khususnya suku bangsa pribumi,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe, yang diwakili Asisten III Bidang Pemerintahan Sekda Papua Elysa Auri, Ketua MRP Timotius Murib, President GIDI Pdt. Dorman Wandikbo, Kepala Suku dari lima wilayah adat, yakni Tabi, Saireri, Mee Pago, La Pago dan Ha Anim, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan BUMN/BUMD. [piet]










