JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sekretaris daerah Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosianen, S.IP.,MKP.,M.Si, mengatakan PT Freeport Indonesia menjadi sasaran permasalahan Papua dimana masalah pajak air permukaan belum selesai, Papua kembali dihadapkan dengan divestasi saham dan perubahan kontrak karya jadi IUPK.
“Hari ini juga kita sedang di gerogoti oleh divestasi saham PT Freeport Indonesia atas perubahan kontrak karya jadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang hari ini Inalum menjadi leading sektor di sana,” kata Sekda Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosianen, S.IP.,MKP.,M.Si dalam arahan pada pembukaan Seminar Tentang Kajian Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (27/11/2018).
Menurut sekda, Pemerintah Provinsi Papua tidak mampu melawan PT Freeport Indonesia, padahal semua kekayaan alam yang diambil milik rakyat Papua.
“Saya mengutip kata – kata Gubernur Papua bahwa kita di atas tanah ini seolah – olah jadi pengemis atas kekayaan kita sendiri,” ujarnya.
Untuk itu, kata Dosinaen, mohon dukungan MRP, DPRP, akademisi dan semua pihak terkait agar satu kekuatan karena dari pemimpin ke pemimpin kita masih di bawa tekanan, meski potensi kita mempunyai sangat luar biasa.
“Sadar atau tidak sadar kita sedang di jajah oleh Negara yang punya kekuasaan karen Papua dengan potensi yang begitu besar tetapi kita tidak mampu karena di intervensi oleh kepentingan luar, tapi saya mau katakan bahwa sejak tahun 2013 kita bangkit untuk melawan perusahaan tambang tersebut,” ujarnya.
Dikatakan, Negara seolah – olah tidak punya power, apa lagi Pemerintah daerah yang selalu di abaikan dari tahun 1967 oleh Freeport bahkan Pemerintah Pusat.
“Untuk itu saya harap mulai hari ini harus ada satu wacana yang gemilang dan cerdas yang melibatkan semua steakholder dan memulai agar apa – apa yang terkait dengan masalah kontemporer yang berkaitan dengan perpajakan harus kita benahi,” kata Sekda.
Diharapkan, seminar ini bukan hanya biasa saja melengkapi tugas rutinitas yang diakomodir DPA Bapenda tetapi ada kontribusi yang sangat luar biasa dan mudah – mudahan ini merupakan start awal untuk kita nanti diatur untuk membahas secara detail hal – hal termasuk potensi lain dan paling utama adalah PTFI terkait divestasi saham.
“Khusus keluarga besar Bapenda Papua, tugas ini jug merupakan breakdown dari kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dengan KPK dalam penerapan e-government, e-budget dan sebagainya. Mudah – mudahan usaha niat kita yang tulus mendapatkan hasil yang baik,” jelasnya. [piet]
