JAYAPURA, PapuaSatu.com – Jaringan Damai Papua (JDP) memandang perubahan nama Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz 2022, tidak sama sekali menghapus makna operasi sebagai sebuah tindakan negara dalam posisi kuat di satu sisi ‘menghadapi’ rakyat Papua pada sisi lain.
Sehingga posisi rakyat Papua sebagai korban akan tetap ada dari masa ke masa, karena sesungguhnya pola pendekatannya tetap yaitu pendekatan keamanan (security approach).
Hal ini ditegaskan Yan Christian Warinussy, Juru Bicara (Jubir) JDP kepada wartawan, Rabu (19/01/2022).
Menurutnya, ini disebabkan karena pengendali operasi tersebut tetap ada pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sementara personilnya adalah personil anggota polri.
“Saya melihat bahwa langkah pendekatan kesejahteraan melalui operasi yang disebut Damai Cartenz 2022 ini, akan membuat suasana menjadi sejuk dan damai. Justru ini akan makin terus meningkatkan konflik bersenjata antara aparat Polri yang bertugas dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Papua,”sebut Warinussy.
Oleh karena itu, lanjut dia, JDP senantiasa mendesak negara melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih mengedepankan cara damai dalam mendekati konflik sosial politik di Tanah Papua.
Pendekatan damai dimaksud adalah dengan mendorong dimulainya Dialog Damai. Dialog damai dapat dimulai oleh Presiden dengan menunjuk seorang tokoh kunci.
Tokoh kunci ini kiranya memiliki hubungan tanpa hambatan dengan Presiden, dan dian(tokoh kunci-red) bertugas melakukan komunikasi secara intensif dengan para pimpinan kelompok yang bertikai selama ini, seperti TNI, Polri dan KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).
“Yang bersangkutan juga dapat berdialog dengan pimpinan daerah di Tanah Papua dan warga masyarakat di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang dan Nduga,”terang dia.
Dia menambahkan, tokoh kunci tersebut dapat dipilih oleh Presiden sendiri yang sama sekali tidak memiliki kepentingan sosial politik apapun dengan para pihak yang selama ini terlibat dalam konflik bersenjata di Tanah Papua.
JDP sangat tidak setuju pola pendekatan keamanan terus dilakukan oleh negara di dalam menangani konflik sosial politik yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di Tanah Papua.
“Kami JDP juga menantang Presiden Joko Widodo untuk segera menunjukkan sikap serius dalam menyudahi konflik sosial politik di Tanah Papua serta mencabut status wilayah operasi keamanan dalam bentuk apapun sejak saat ini,”tandasnya.[Free]
