JAYAPURA, PapuaSatu.com — Penolakan terhadap rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di kawasan Gunung Susu, bekas kebun Biologi milik LIPI di Wamena, terus menguat.
Tim Solidaritas bersama Ikatan Keluarga Besar Pemuda Pelayar Mahasiswa/I Elagaima, Ibele, dan Muliama (IKB-PPM-ELIMA) secara resmi menyatakan sikap menolak alih fungsi lahan tersebut.
Dalam pernyataan yang diterima redaksi papuasatu.com, pada Sabtu, 24 Mei 2025, Tim Solidaritas menyebut bahwa hibah lahan seluas 122,5 hektar dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Proses ini dinilai sepihak dan mengancam ruang hidup, nilai-nilai spiritual, serta situs-situs sejarah yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat.
“Kami sangat prihatin karena pro dan kontra di masyarakat adat terus meluas. Pemerintah harus mengedepankan dialog dan mediasi, bukan keputusan sepihak yang justru dapat memicu konflik horizontal,” ujar Oserogo Hilapok, Koordinator Tim Solidaritas.
Mereka menegaskan bahwa tanah adat bukan sekadar aset fisik, melainkan sumber kehidupan, tempat spiritual, dan warisan leluhur yang tak ternilai.
Pembangunan kantor gubernur di lokasi tersebut dipandang akan merusak keseimbangan ekosistem, menghancurkan situs adat, serta menghilangkan fungsi konservasi yang selama ini dijalankan kebun Biologi LIPI.
“Jika semua ini dihancurkan, maka pemerintah secara sadar telah memusnahkan masyarakat adat dan sistem spiritualitas kepercayaannya,” tambah Hilapok.
Tim Solidaritas mengajukan lima poin utama dalam sikap penolakan mereka, termasuk desakan untuk membatalkan pembangunan, menghentikan proses hibah lahan, menolak alih fungsi tanpa kajian AMDAL dan tata ruang, serta menyerukan pelestarian kawasan sebagai lahan konservasi ekosistem.
Jika tuntutan ini tidak diindahkan, mereka mengancam akan menggalang konsolidasi luas untuk menghentikan proyek tersebut.[Miki]
