JAYAPURA, PapuaSatu.com – Fraksi Keadilan dan Pembangunan DPR Papua, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua agar bekerja secara profesional dalam melaksakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan berlangsung tanggal 6 Agustus 2025.
Hal itu disampaikan adanya kekhawatiran kekurangan dana jika PSU harus diulang kembali dan itu akan menjadi sorotan utama. Anggaran cadangan yang menipis membuat Fraksi Pembangunan dan Keadilan DPR Papua mendesak agar PSU berjalan lancar dan terhindar dari kecurangan.
“Kami dari berharap agar semua yang terlibat dan berkompeten terhadap PSU ini harus bekerja sesuai rambu-rambu KPU. KPU, Bawaslu, Gakumdu, aparat kepolisian dan TNI harus bekerja profesional sesuai bidangnya agar sehingga PSU bisa berjalan dengan baik,” tegas ketua Fraksi Keadilan dan Pembangunan DPR Papua, Ir. H. Junaedi Rahim, IAI di ruang kerjanya, Kamis (31/07/2025).
Junaedi mengimbau kepada seluruh partai politik dan pasangan calon untuk mengawal proses PSU serta menghindari adanya praktik kecurangan. “Semua penyelenggara pemilu tentu rentan terhadap kecurangan jika diiming-iming oleh parpol atau calon kandindat. Namun, jika semua bekerja sesuai tupoksinya, kita bisa berharap pilkada berjalan baik,” tukasnya.
Menurutnya, saat ini partisipasi pemilih menjadi fokus utama dalam mencegah kecurangan. Hal ini berdasarkan pengalaman PSU sebelumnya menunjukkan partisipasi yang rendah (hanya 20%), yang berpotensi disalahgunakan.
Oleh karena itu, Junaedi kembali mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya guna mencapai target partisipasi yang tinggi. “Kami juga menekankan agar pengawasan ketat dari semua pihak, termasuk kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap TPS,” ujarnya.
Junaedi juga berharap kepada masyarakat untuk tidak golongan Putih (Golput) pada PSU nanti. Ajakkan ini guna meminimalisir potensi kecurangan dan penyalahgunaan kartu undangan.
“Pemilihan Gubernur dilakukan lima kali setahun, sehingga kami harap masyarakat gunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin di Provinsi Papua,” ujarnya.
Junaedi juga meminta kepada seluruh partai pendukung untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih pada PSU 6 Agustus 2025 nanti.
“Partai Pendukung harus berperan aktif untuk memberikan sosalisasi agar mereka datang berbondong-bondong ke TPS memberikan hak pilihnya. Pastikan masyarakat memilih Gubernur untuk memmpin negeri ini lima tahun ke depan,” pungkasnya. [loy]
