JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dinas Pariwisata Kota Jayapura resmi membuka Pelatihan Tata Kelola Obyek Wisata Berbasis Masyarakat Lokal di Hotel Best Western Sagita Jayapura, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan ini digelar selama tiga hari hingga 21 Mei 2026 demi mendongkrak kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di wilayah Port Numbay.
Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan dari 10 kampung adat di Kota Jayapura, pemilik objek wisata, serta para pelaku UMKM.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., yang hadir membuka acara secara resmi, memberikan apresiasi tinggi kepada penyelenggara, pemateri, dan seluruh peserta.
Saat ditemui wartawan, ia melontarkan gagasan besar untuk membangun pusat hiburan terpadu di ibu kota Provinsi Papua tersebut.
“Saya menyambut baik kegiatan ini. Kalau bisa, kita menciptakan satu tempat di Kota Jayapura yang bisa dibuat seperti di Ancol. Kalau ada tempat seperti itu, kan orang semua akan datang,” ujar Abisai Rollo, Selasa (19/5/2026).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Wali Kota mengaku telah berkomunikasi langsung dengan masyarakat adat di tingkat kampung agar pengelolaan destinasi wisata dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.
“Saya waktu turun ke kampung juga sudah minta kepada masyarakat, ondoafi, kepala suku, bahwa tempat-tempat wisata diserahkan dan dikelola oleh pemerintah. Tujuannya supaya pemerintah yang menata dengan baik, sehingga wisatawan nyaman,” jelasnya.
Dan untuk mengikis keraguan masyarakat, Wali Kota menegaskan skema bagi hasil yang sangat berpihak pada masyarakat lokal.
Dari total pendapatan retribusi, mayoritas keuntungan akan dikembalikan kepada pemilik hak ulayat.
“Pembagian hasil retribusinya 90 persen untuk pemilik dan pengelola destinasi wisata, dan 10 persen untuk pemerintah,” tegas Abisai.
Ia berharap seluruh warga mendukung penuh penataan kawasan wisata mulai dari Skouw, Holtekamp, Hamadi, hingga Kayu Pulau.
Targetnya, pariwisata Jayapura tidak hanya memikat wisatawan domestik, tetapi juga mancanegara.
Wali Kota juga menyoroti aksi pemalangan dan demonstrasi yang selama ini kerap menjadi momok bagi iklim investasi dan pariwisata di Jayapura.
Ia meminta masyarakat mengubah pola penyelesaian masalah.
“Salah satu penghambat utama adalah pemalangan dan demo. Kalau ada hak di situ yang belum diselesaikan, sebaiknya jangan diungkapkan dalam bentuk palang. Dilakukan dialog, dan saya siap memfasilitasi,” cetusnya.
Ia mengingatkan bahwa keamanan adalah modal utama untuk menarik investor dan wisatawan datang membangun kota.
“Siapa yang bisa menciptakan rasa aman? Bukan hanya Wali Kota, tapi kita semua, seluruh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumuri, memaparkan bahwa pelatihan ini dirancang khusus untuk memperkuat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), kampung wisata, UMKM, dan masyarakat kampung.
“Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola objek wisata, mendorong partisipasi aktif warga lokal, serta menciptakan destinasi yang berkelanjutan, aman, bersih, dan menarik,” kata Richard.
Richard menambahkan, program ini juga fokus mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal Port Numbay sekaligus memperkuat kelembagaan pengelola wisata kampung.
“Sasaran akhir kami adalah terbentuknya pengelola wisata yang profesional. Dengan begitu, kunjungan wisata meningkat, pendapatan masyarakat lokal bertambah, terbentuk destinasi unggulan, dan pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura,” pungkasnya.[yat]
