
SENTANI, PapuaSatu.com – Masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam menentukan arah pembangunan di Tanah Papua.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) dalam kesempatan membuka Konferensi III Masyarakat Adat dan Pemuda I Wilayah Mamta–Tabi di Hotel Suni Sentani, Rabu (7/10/2026).
“Saya apresiasi kepada Dewan Adat Papua Wilayah Mamta–Tabi, panitia, serta seluruh pihak yang telah menggagas konferensi tersebut. Masyarakat adat harus jadi subjek pembangunan,” kata MDF.
Menurut MDF, Konferensi III Masyarakat Adat dan Pemuda I Wilayah Mamta–Tabi penting sebagai ruang konsolidasi masyarakat adat dan pemuda untuk membahas masa depan Tanah Tabi, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga hak masyarakat adat dan kelestarian sumber daya alam.
Dia menilai kemajuan Papua tidak cukup diukur melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus berjalan beriringan dengan perlindungan manusia, penghormatan terhadap adat dan budaya, serta keberlanjutan tanah, hutan dan sumber daya alam.
“Masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek penting dalam menentukan arah pembangunan di Tanah Papua,” tegasnya.
MDF juga menempatkan pemuda adat sebagai kekuatan perubahan yang harus mampu menjaga identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dia berharap hasil konferensi tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi dan komitmen yang dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata.
Semangat tersebut, kata MDF, sejalan dengan visi Papua CERAH—Cerdas, Sejahtera dan Harmonis, melalui pembangunan yang menghormati adat, budaya, lingkungan, hukum dan nilai persaudaraan masyarakat Papua.
Sekadar untuk diketahui, konferensi turut dihadiri Bupati Jayapura, pimpinan dan anggota MRP, DPRP, DPR RI, DPD RI, serta DPRK se-Tanah Tabi, para kepala daerah se-Tanah Tabi, Ketua Umum Dewan Adat Papua, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mamta–Tabi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda adat, akademisi dan organisasi masyarakat.[redaksi]










