Caption Foto : TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP. (Piet/PapuaSatu.com)
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan ada 4 Kabupaten mendapat opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat (TMP) dari BPK atas laporan keuangan daerah selama 4 – 5 tahun berturut – turut.
“Sampai hari ini banyak kabupaten yang masih dalam audit BPK tidak memberikan pendapat ini menunjukan satu grafik oligif negative bahwa tidak ada komitmen dan sistem pengendalian interen yang baik dan tidak kepatuhan terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku,” kata sekda kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/2/2018).
Dikatakan, Kabupaten yang masih mendapat opini disclaimer berturut – turut ini menjadi perhatian khusus KPK karena itu semua bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan.
“Iya, pastinya karena itu merupakan bagian penyelenggaran pemerintahan yang tidak terpisahkan, secara komperensif bagaimana akuntabilitas penyelenggaraan ini harus ditampilkan dengan baik tentunya semua komponen ini harus diperhatikan dan semuanya ini bisa dengan baik,” jelas Sekda.
Kabupaten yang disclaimer diantaranya, Kabupaten Puncak, Tolikara Mappi Supiori yang TMP masih berapa tahun berturut – turut dan ini menjadi perhatian khusus untuk di benahi kembali.
“Yang terpenting adalah komitmen Pemerintah untuk breakdown kepada semua pejabat structural agar benar – benar bisa di hayati dan maknai dan laksanakan. Kalau semua pemerintah daerah bersama BPKP untuk melihat dan membenahi semua ini pasti tidak mendapat disclaimer karena banyak kepala daerah yang mengatakan saya sudah melakukan yang terbaik tetapi ini mungkin pada point tertentu saja,” katanya.
Dijelaskan, ada kabupaten yang tidak memberikan laporan dengan baik pasti juga mempengaruhi LPPD Provinis Papua. “Jadi Gubernur mengharapkan semua Kabupaten/Kota agar pro aktif dan bisa melakukan dengan baik dan memberikan laporan secara komperensif,” ujarnya. [piet/loy]
