DPP KNPI Keliru Desak Penjabat Gubernur Papua Diganti

0
594
Caption: Ketua GAMKI Cabang Nabire, Elisa Bouway saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (4/7/2018). Foto: Ist/ PapuaSatu.com

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Nabire menilai desakan DPP KNPI Pusat untuk Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo diganti sangat keliru.

“Jadi, permintaan Wakil Ketua Umum DPP KNPI itu jelas keliru, karena kondisi Papua tidak bisa dipikirkan hanya dengan pikiran Lisman sebab dia tidak tahu Papua secara utuh hanya mengada-ada,” kata Ketua GAMKI Cabang Nabire, Elisa Bouway kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (4/7/2018).

Dikatakan, pesta demokrasi pelaksanaan Pilkada di 29 Kabupaten/kota di Provinsi Papua sudah berjalan dengan cukup baik karena pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan TNI – Polri sudah bekerja maksimal.

“Jika ada masalah itu bukan karena Pj gubernur tidak bekerja, tetapi karena ulah para kandidat yang dengan sengaja membuat situasi di beberapa daerah menjadi resah,” ujarnya.

Penunjukan Pj Gubernur Papua Soedarmo, kata ia, tidak dilakukan dengan sembarang tetapi pemerintah pusat tahu betul kemampuan yang dimiliki penjabat. “Sejak beliau hadir di Papua terjadi perubahan besar-besaran, baik dari sistem pemerintahan sampai engan pengelolaan, ini yang harus diketahui,” katanya.

Justru sebaliknya Ketua GMKI Nabire Elisa Bouway mempertanyakan kontribusi KNPI terhadap pemerintah, khususnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

“KNPI punya kontribusi apa, bukan hanya melakukan kritik dan melakukan politik praktis dengan menjatuhkan seorang Pj gubernur. Ini harus jadi catatan buat KNPI,” ujarnya.

Sebelumnya melalui media Detikperistiwa.com, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Lisman Hasibuan mendesak agar Presiden RI Joko Widodo mengambil tindakan tegas mengganti Pj Gubernur Papua yang kita anggap Gagal dalam mengawal Pilkada di Papua dan di duga kuat mempunyai kepentingan memenangkan satu kandidat sehingga bisa membuat situasi Papua saat ini tidak kondusif dan tidak aman.

“Seharusnya tugas Pj Gubernur adalah mengawal jalannya Pilkada damai yang jujur dan adil untuk kepentingan demokrasi rakyat Papua bukan sibuk dengan urusan yang lain sehingga beberapa peristiwa penembakan terhadap warga sipil dan aparat penegak hukum yang mengawal logistik ke kampung kampung bisa berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan korban baik dari Pihak Sipil dan aparat penegak hukum,” Kata Lisman di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Senin 02/07/2018. [piet/loy]