JAYAPURA, PapuaSatu.com – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai anak adat “Wiwing Kaura” dalam kunjungan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami-Kota Jayapura-Papua.
Sebelum melakukan kunjunag ker ke Kantor Bea dan Cukai, Sri Mulyani yang baru pertama kali ke perbatasan RI-PNG itu disambut dengan tarian adat dan prosesi injak piring serta penyerahan Topi Cenderawasih asli yang diserahkan langsung oleh kepala PLBN, Yan Zakeus Numberi, pada Selasa (18/12/2018).
“Ibu Sri Mulyani mendapatkan gelar Wiwing Kaura yang menurut suku Ambai dari kepulauan Yapen adalah perempuan bangsawan atau perempuan yang di hormati,” kata Kepala PLBN, Yan Zakeus Numberi usai menyambut Sri Mulyani.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani mengaku bahwa kunjungannya tersebut merupakan kunjungan pertama kali Bea Cukai Skouw, perbatasan RI-PNG, Provinsi Papua.
“Sebenarnya sudah beberapa kali direncanakan datang untuk menengok para pekerja di kantor keuangan terutama kantor bea & cukai, khususnya perpajakan kita di pasar dan untuk melihat kantor di Jayapura,” ucapnya kepada wartawan disela-sela kunjungannya.
Namun aku Sri bahwa dalam kunjungannya bertepatan penutupan anggaran Tahun 2018. “Kunjungan ini juga untuk memantau aktifitas Kanwil pembendarahaan dalam rangka menjalankan kegiatan tutup tahun anggaran 2018, yang biasanya akan memuncak sampai Januari,” ungkap Sri Mulyani
Selanjutnya, Sri Mulyani beserta rombongan berkunjunga ke pasar Skouw sekaligus menjaring aspirasi para padagang di pasar Skouw, karena diketahui bahwa jumlah pengunjung semakin sepi dalam satu tahun terakhir.
Dihadapan Sri Mulyani, salah satu peadagang, Silvester mengeluhkan bahwa pengunjung di tahun terakhir ini pasar semakin sepi. “Pengunjung semakin sedikit sementara pedagang semakin ramai,” katanya.
Warga PNG, kata Silvester, tidak lagi bebas keluar masuk untuk berbelanja. Mereka datang ke Skouw harus menggunakan passport sehingga sangat menyusahkan para pedagang.
“Ya, kami sangat susah karena hasil dagangan kami semakin menurun sehingga pendapatan dan kebutuhan dengan keluarga sangat tidak mencukup, sehingga meminta agar ada solusi dari Kemeentrian Keuangan,” ujarnya.
Menanggapi keluhan para pedagang di pasar tradisional perbatasan, Sri Mulyani akan membahas lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait yakni Bea & Cukai serta Kementeriam Hukum dan Ham.
“Akan saya bahas lebih dengan kepala kanwil bea & cukai dan kementrian hukum ham. Memang sekarang sudah harus menggunakan pasport demi keamanan. Namun untuk ekonomi yang merosot, akan kami diskusikan lagi agar ada jalan keluar tanpa merusak aturan yang ada,” tegas Sri Mulyani. [ayu/loy]
