JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kapala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Drs. Murdjito Sasto, meresmikan Perubahan Lay-Out Ruang Pelayanan Keimgrasian Kelas I TPI Jayapura, di kantor imigrasi kelas I TPI Jayapura, Rabu (29/01/2020) pagi.
Dalam sambutannya Murdjito Sasto mengatakan, Perubahan Lay-Out Ruang Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Jayapura sebagai wujud kepedulian peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian.
“Hal ini selaras dengan salah satu fungsi Keimigrasian yaitu Pelayanan Masyarakat dan sebagai Fasilitator Pembangunan ekonomi, disamping Fungsi penegakan hukum Keimigrasian,” katanya.
Menurut Murdjito Sasto, perubahan layout ruang pelayanan publik sebagai bentuk dan tekad Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dalam memberikan pelayanan Keimigrasian yang terbaik kepada Masyarakat.
Apalagi telah dibuktikan bahwa tertanggal 10 Desember 2019 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura telah ditetapkan menjadi salah satu Kantor / satker yang memperoleh predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Murdjito Sasto berharap dengan diperolehnya predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi saya berharap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, senantiasa terus meningkatkan Profesionalisme dan kwalitas pelayanan kepada masyarakat, serta selalu menjaga Integritas dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun 2020 ini .
Pada kesempatan itu, Murdjito Sasto menyampaikan Selamat Hari Bhakti Imigrasi yang ke 70. Dimana puncak acara dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020.
“Semoga di usia yang ke 70 ini jajaran Imigrasi semakin profesional dalam melaksanakan tugas terutama untuk meraih Zona Integritas menuju satuan kerja yang berpredikat WBK/WBBM,” harapnya.
Dia mengakui bahwa tugas kedepan semakin berat sehingga dalam mewujudkan semua ini harus membutuhkan kerjasama sebagai Teamwork yang solid, baik dijajaran Imigrasi maupun jajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua.
“Kita harus membangun sinergitas, Kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah maupun Instansi lain yang terkait dengan tugas-tugas kita. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri, kita butuh teman dan saudara kita yang lain untuk sama-sama berjuang mewujudkan apa yang kita kerjakan kedepannya menjadi Kementerian Hukum dan HAM maju, Indonesia sejahtera,” pungkasnya. [ayu/loy]
