DPR Papua Minta Beasiswa Mahasiswa Papua Harus Dibayar Bulan Ini

40

JAYAPURA, PapuaSatu.com – DPR Papua melakukan pertemuan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Sekda Papua dan Badan Keuangan Provinsi Papua guna membahas terkait pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua yang mengambil program study di luar maupun didalam negeri yang hingga kini belum terbayarkan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Horison Ultmina Entrop, Kamis (12/5/2022) siang dan dipimpin oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy, S.AP, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah, S.HI., MH dan anggota Komisi V DPR Papua yang lainnya.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan, tujuan pertemuan ini karena mau meminta kepastian terkait pembayaran beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah diluar negeri maupun dalam negeri.

Disampaikan, dalam pembahasan APBD tahun 2022, pihaknya mengusulkan dan menetapkan uang untuk membiayai beasiswa telah disetujui dengan sumber dari dana cadangan atau dana abadi Provinsi Papua yang ada di Bank Papua, senilai Rp 300 Milyar.

“Dana itu sudah kita setujui bersama untuk membiayai beasiswa. Namun yang berkembang di media massa tidak ada uang (dengan alasan) belum ada uang Otsus yang masuk. Nah, pembayaran beasiswa untuk anak-anak kita tidak ada pengaruhnya dengan dana Otsus, karena dari Rp 380 Milyar untuk membayar beasiswa, hanya Rp 80 Milyar yang sumbernya dari dana Otsus sedangkan Rp 300 Milyar itu dari dana cadangan,” jelasnya kepada awak media.

Hal tersebut membuatnya mempertanyakan, mengapa pihak eksekutif tidak membayar beasiswa anak-anak mahasiswa Papua sedangkan uang cadangan tersebut ada di Bank Papua.

Maka, Jhony mendesak agar pihak eksekutif untuk segera membayar beasiswa anak-anak mahasiswa Papua baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. “Paling lambat bulan ini sudah selesai,” desak Jhony.

Ia beberkan, dengan kekurangan Rp 185 Miliar, harusnya Papua siap untuk membayar karena jumlah dana masih cukup. Bahkan Jhony menyinggung terkait uang operasional dari Wakil Gubernur Papua yang tidak terpakai.

“Saya rasa itu cukup, jadi tidak usah khawatir soal kekurangan uang,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy, S.AP mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari bulan lalu agar dapat menarik kesimpulan tentang pembiayaan mahasiswa penerima beasiswa dari BPSDM.

“Kami akan bahas bersama tim banggar DPR Papua darimana akan datangnya uang Rp 185 Miliar. Tentunya dari telah disampaikan oleh Pak Ketua DPR Papua bahwa nanti ada beberapa kebijakan-kebijakan yang akan diambil bersama tapi mungkin kita bisa mendahului hari ini dengan melihat kebutuhan agar jangan sampai mahasiswa penerima beasiswa kekurangan anggaran karena ini merupakan generasi yang harus diperhatikan,” katanya.

Kedepannya, Jack sampaikan akan membentui 1 tim besar antara Komisi V DPR Papua, BPSDM dan Dinas PPAD untuk mencari solusi terhadap hal ini. “Tadi kami sudah temukan solusinya, tapi untuk lebih terperinci, nanti pada saat kami membahas dengan tim anggaran,” tutup Jack. [ayu]