JAYAPURA, PapuaSatu.com — Ikatan Keluarga Besar Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa/i Elagaima, Ibele, Muliama (IKB-PPM ELIMA) Kota Studi Jayapura menyatakan penolakan tegas terhadap kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan Senin, 30 Juni 2025.
Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Ketua Umum IKB-PPM ELIMA, Kalep Hiluka dan didampingi seluruh anggota yang hadir, dalam konferensi pers yang digelar di Jayapura pada 30 Juni 2025. Dalam pernyataannya, IKB-PPM ELIMA menilai bahwa kehadiran militer di Distrik Ibele sejak 28 Juni 2025 tidak mendapat izin resmi dari pemerintah distrik maupun persetujuan dari masyarakat adat setempat.
“Kami menilai keberadaan TNI di Distrik Ibele telah menimbulkan rasa takut dan trauma, tekanan psikologis, serta mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Kehadiran mereka tanpa dasar hukum dan tidak melalui mekanisme musyawarah dengan masyarakat lokal,” tegas Kalep Hiluka.
IKB-PPM ELIMA juga menyatakan bahwa kegiatan patroli militer di hutan dan pemukiman warga telah menciptakan suasana mencekam yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak-hak masyarakat sipil.
Dalam pernyataannya, IKB-PPM ELIMA menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah daerah (kabupaten Jayawijaya), Pemerintah Pusat dan institusi militer, antara lain:
- Menolak tegas keberadaan militer organik di Distrik Ibele dan menuntut dihentikannya operasi malam hari di wilayah tersebut, karena dinilai bukan wilayah konflik.
- Menilai kehadiran TNI tidak bermoral, karena tanpa izin resmi dan tanpa persetujuan masyarakat.
- Meminta Presiden RI, Bupati Jayawijaya, Dandim 1702 Jayawijaya, dan Panglima TNI segera menarik personel militer dari Distrik Ibele.
- Menilai tujuan kehadiran militer tidak jelas, yang justru menimbulkan trauma dan membatasi ruang kebebasan masyarakat.
- Meminta pertanggungjawaban dari para tokoh jika ada persetujuan atas kehadiran TNI dan terjadi dampak negatif terhadap masyarakat.
- Mengancam akan melakukan mobilisasi massa besar-besaran dan aksi turun jalan, apabila tuntutan tidak direspons.
IKB-PPM ELIMA menyerukan agar kehadiran aparat militer di wilayah adat dihentikan demi menjaga kedamaian dan kenyamanan warga sipil. Mereka mendesak agar negara menghormati mekanisme adat dan hukum yang berlaku dalam proses pengambilan kebijakan di tanah Papua, khususnya di Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
“Kami tidak anti pemerintah, tapi kami ingin hidup damai tanpa tekanan militer di atas tanah leluhur kami,” pungkas Kalvin. [Miki]
