Dinas PUPR Kabupaten Jayapura Gelar Konsultasi Publik I Revisi Penyusunan RTRW

SENTANI, PapuaSatu.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas PUPR Kabupaten Jayapura menggelar Konsultasi Publik 1 (KP 1) Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura, di Aula Lt. II Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Selasa (21/6/2022).

Konsultasi publik tersebut yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, yang dikuti oleh unsur Pemerintah Provinsi, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, instansi vertikal, perwakilan Lembaga Masyarakat Adat/Dewan Adat Papua, Perguruan Tinggi, Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura, Mitra Pembangunan Papua: NGO/CSO, serta Organisasi Profesi.

Konsultasi publik yang merupakan rangkaian dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD), digelar terkait Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 yang dalam implementasinya telah mengalami perubahan, baik dari aspek lingkungan strategis maupun dinamika internal, yang berimplikasi terhadap ketidaksesuaian antara rencana dengan kebutuhan perwujudan ruang di lapangan.

Selain itu, juga terkait perubahan regulasi di tingkat pusat dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan regulasi turunannya berimplikasi terhadap arahan penataan ruang.

Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Jayapura merupakan pintu gerbang atau wajah Papua, hal ini didukung adanya bandara dan pelabuhan di Kabupaten Jayapura.

“Penyusunan RTRW ini harus benar-benar berbasis mitigasi bencana untuk menjamin kelangsungan hidup dan keselamatan masyarakat Kabupaten Jayapura,” ujar Wabup Giri.

Diakhir sambutannya, Wakil Bupati sangat mengapresiasi sumbangsih peserta berupa usulan dan informasi dalam penyusunan revisi RTRW.

Sementara arahan dari pemerintah provinsi yang disampaikan oleh Mirwan Gani dari Bappeda Provinsi Papua, mengungkapkan perlunya memastikan keselarasan antara RTRW Kabupaten Jayapura dengan RTRW Prvoinsi Papua untuk menghindari tumpang tindih.

“Peningkatan konektivitas/aksesibilitas, percepatan Pelabuhan Depapre yang terintegrasi dengan kawasan industri, pengelolaan danau Sentani, serta meninjau kembali perijinan perkebunan yang sudah tidak berproduksi, dan pusat pertumbuhan baru yang memperhatikan keberlanjutan perlindungan lingkungan,” ungkapnya.[yat]