SENTANI, PapuaSatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Sidang Paripurna IV Masa Sidang III dengan agenda penyampaian atau jawaban Bupati Jayapura atas laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 20119, yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (27/11/2018) sore.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, dalam amanatnya melalui Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, mengucapkan terima kasih atas masukan berupa pendapat, saran, usul dan juga imbauan yang disampaikan oleh Banggar DPRD Kabupaten Jayapura pada sidang paripurna kali ini dalam rangka penyempurnaan materi sidang tersebut.
“Pendapat ini kami berharap dapat ditetapkan APBD tahun anggaran 2019 yang benar-benar bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura,” ucap Wabup Giri.
Menurutnya program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD tahun anggaran 2018 lebih diarahkan pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2022.
Sementara untuk RKPD tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan program-program prioritas pada masing-masing urusan pemerintahan akan menjadi urusan wajib dan juga urusan pilihan.
Kebijakan ini, kata Giri, secara substantif tidak mengurangi kuantitas dan juga kualitas pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan maupun pembangunan daerah, justru diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan disiplin, integritas dan juga komitmen PNS daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat.
“Pihak Eksekutif sepakat dengan harapan Banggar Dewan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura lebih fokus pula untuk mendorong peningkatan kontribusi Perusda Baniyau dalam mengelola aset-aset daerah yang telah dihibahkan oleh pemerintah,” paparnya.
Giri menuturkan, salah satu yang menunjang kinerja pemerintah adalah PT. Bank Papua dan PDAM. Dimana dia perusahaan ini mampu mendorong kinerja pembangunan dan perekonomian di kabupaten Jayapura melalui peningkatan struktur permodalan UMKM yang dapat diberikan bank kepada pengelola UMKM.
“Hal ini dapat mempermuda akses kepada pelaku UKM tanpa melalui proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit, agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan PAD Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2019,” ungkapnya. [tyi]
