Legislator Sebut Pembangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Jayapura Belum Bersertifikat

0
200
Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem, S.H.
Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem, S.H.

SENTANI, PapuaSatu.com – Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem, S.H., menyebut bahwa status tanah tempat pembangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Jayapura masih bersifat pelepasan dan belum memiliki sertifikat kepemilikan.

Menurut Mozes, upaya alih status dari pelepasan ke bersertifikat sudah tidak dapat dilakukan. Sebab, sertifikat induk tanah dimaksud dengan nomor : 1555 sudah tidak ada lagi.

“Hal tersebut dibuktikan atas keterangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jayapura belum lama ini,” tegas Mozes usai Hearing antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan BPKAD Kabupaten Jayapura, Senin 12 Agustus 2019.

Dari hasil pertemuannya dengan BPKAD, kata Mozes, pihaknya sempat menanyakan status tanah tersebut namun pihak BPKAD mengakui tidak memiliki sertifikat.

“Harusnya pemerintah sudah mengurus status tanah tersebut sejak kepemimpinan Pak Habel sebagai Bupati Jayapura. Ini kan tidak dilakukan, sementara tanah tersebut sertifikat atas nama almarhum bapak saya Markus Kalem. Jadi kalau tidak ada sertifikat, maka status tanah tersebut tidak bisa dinaikan,” tukasnya.

Sementara itu, sebelumnya sudah diupayakan oleh Bupati terdahulu Habel Melkias Suwae di tahun 2008, namun ditolak dengan alasan tanah tersebut adalah tanah pembayaran kepala yang menurut adat sentani sangat kuat dan tidak dapat dihitung dengan nilai uang. [mi/loy]