Musrenbangda Kabupaten Jayapura ‘Tolak’ 173 Program, 100 Kegiatan dan 309 Sub Kegiatan

0
238
Penandatanganan hasil Musrenbangda oleh para Kepala OPD yang disaksikan oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,M.Si, Kamis (19/3/20)

SENTANI, PapuaSatu.com – Sedikitnya ada 173 program, 100 kegiatan dan 309 sub kegiatan yang dimasukkan ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Mursenbangda) Kabupaten Jayapura tidak dapat (baca : ditolak) dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021.

Hal itu setelah melalui pembahasan dalam Musrenbangda 2020 yang berlangsung dua hari di Aula Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, dan telah ditutup pada Kamis (19/03/20) oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE, M.Si.

Sesuai laporan pihak panitia, ada  360 program, 290 kegiatan, dan 573 sub kegiatan yang masuk untuk dibahas pada Musrenbangda 2020.

Sehingga yang disepakati untuk dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2021 ada 187 program, 190 kegiatan dan 264 sub kegiatan.

Tidak disepakati program kegiatan tersebut karena atas sejumlah pertimbangan, diantaranya karena tidak sesuai dengan RPJMD, tidak sesuai dengan kewenangan daerah, dan tidak masuk dalam program prioritas Tahun 2021.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw saat ditemui wartawan usai penutupan Musrenbangda menyampaikan terima kasih kepada para pegawai yang tetap setia melaksanakan tugas di tengan situasi yang cukup metesahkan hingga membuat Pemerintah Provinsi dan sebagian pemerintah kabupaten/kota yang sedang libur.

Selain itu, Mathius juga menambahkan apa yang telah dirumuskan hasil dari sejumlah perencanaan tetap harus diteruskan ke tingkat Nasional, setelah rampung pemerintah tinggal memikirkan hal-hal baru, termasuk menjaga dan mempertahankan standar pelayanan yang sudah ditetapkan bersama.

“Apa yang sudah dihasilkan semua staf harus dilaksakan dengan konsisten. Maksudnya, konsisten menjalankan tugasnya dan jangan buat gerakan tambahan lagi, karena kita sudah canangkan daerah ini bebas korupsi,” tukasnya.

Ketua Panitia Pelaksana Musrenbangda RKPD Tahun 2021, Parson Horota, mengatakan untuk program kegiatan yang tidak terakomodir karena bukan kewenangan kabupaten, maka dikirim ke Provinsi.

Selain itu, program yang dilaksanakan juga akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, dengan memperhatikan pendapatan atau alokasi belanja yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan.[yat]