Pemerintah Kabupaten Jayapura Komit Percepat Penurunan Masalah Stanting

0
138
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw

SENTANI, PapuaSatu.com – Dalam rangka percepatan penurunan jumlah anak yang mengalami gangguan proses tumbuh kembangnya (stanting) di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar pertemuan rembuk stunting di Hotel Horex Sentani, Rabu (5/8/20).

Pada pertemuan tersebut, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, bersama para kepala OPD terkait dan pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, serta stakholder terkait, menandatangani komitmen pelaksanan percepatan pencegahan stunting Kabupaten Jayapura Tahun 2020, dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Saat ditemui wartawan usai membuka pertemuan rembuk tersebut, bupati mengungkapkan bahwa dalam program tersebut dibutuhkan sinergitas berbagai komponen masyarakat yang ada.

“Kader-kader Posyandu bergerak, bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat, pengasuh sekolah-sekolah minggu, guru-guru sekolah dasar, ini bisa digerakkan semua,” ungkap bupati.

Dan sebagai langkah optimalisasi penanggulangan stanting dimaksud, bupati mengungkapkan, pemerintah akan membentuk satu distrik sebagai pilot project.

“Kalau ini bisa kita tuntaskan di usia 1000 hari kelahiran, saya pikir kita sedang mempersiapkan generasi yang kuat dari virus apapun,” ujar bupati.

Di kesempatan sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Khairul Lie,M.K mengungkapkan bahwa di Kabupaten Jayapura masih cukup banyak digemui kasus stanting atau pertumbuhan kurang normal yang dialami anak-anak.

“Untuk stanting, tadi sesuai laporan ada 17,4 persen,” ungkapnya.

Namun, hal itu tidak merata di setiap kampung, yakni ada kampung yang dibawah 17 persen dan bahkan ada yang lebih dari 30 persen.

Fokus penanganan masalah stanting tersebut, kata Khairul Lie, merupakan perintah langsung Wakil Presiden RI.

“Dalam penanganannya, ada yang bersifat sensitif, yaitu yang dibawah 30 persen yang penanganannya hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan kabupaten, sedangkan yang diatas 30 persen dikerjakan bersama instansi lain,” jelasnya.[yat]