BPJS Kesehatan Sampaikan Ada 5 Segmen Tantangan Dalam Capaian UHC

40

JAYAPURA, PapuaSatu.com – BPJS Kesehatan terus berupaya memperluas capaian Universal Healthy Coverage (UHC) di Indonesia. Hal tersebut ditekankan pada hari kedua pelaksanaan Media Workshop dan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang dilaksanakan webinar secara virtual, Jum’at (29/10/21) pagi.

Pelaksanaan Media Workshop dan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2021 pada hari kedua ini menghadirkan narasumber Direktur Perluasan dan Pelayanan BPJS Kesehatan, David Bangun, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Muttaqien serta Pakar Asuransi Kesehatan, Prof. Budi Hidayat.

Ditengah-tengah pandemi covid-19, keberlangsungan JKN-KIS tetap perlu dijaga dan terus menjadi perhatian pemerintah, seperti yang sudah tertulis dalam amanat Perpres 64 Tahun 2020, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk membangun ekosistem JKN-KIS yang semakin solid.

UHC sendiri adalah situasi dimana setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan.

Direktur Perluasan dan Pelayanan BPJS Kesehatan, David Bangun menyampaikan, saat ini pencapaian UHC di Indonesia dari 514 Kabupaten/Kota, sudah 118 kabupaten, 47 kota di 5 Provinsi yang mencapai UHC dengan kepesertaan 95 persen dari jumlah penduduk.

“5 Provinsi yang dimaksud adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Bali,” ujarnya.

Untuk cangkupan kepesertaan JKN pertanggal 30 September 2021 yaitu sebanyak 226.301.696 jiwa yang berarti adalah 83,13 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

“Untuk mencapai UHC melalui Peningkatan Layanan menurut World Bank mencakup 3 Aspek juga dalam RPJMN 2024 menjadi strategi utama kesehatan dengan target 112,4 persen juta jiwa penerima iuran meskipun tantangan kedepan cukup berat,” ungkap David.

Tantangan-tantangan tersebut dibagu menjadi 5 segmen sesuai dengan kategori antara lain segmen PBPU dimana merupakan kelas menengah keatas akan tetapi memiliki asuransi swasta lain, segmen PPU PN yaitu penganggaran iuran dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada ASN belum optimal, segmen PPU Swasta seperti PHK akibat dampak dari pandemi covid-19 serta pekerja dari BU kecil dan mikro dengan upah dibawah UMK/UMP.

Ada juga segmen PBI yaitu verivali penduduk miskin dan tidak mampu penerima PBI (DTKS) dan peserta belum padan e-KTP serta segmen PD PEMDA dimana fiskal pemda terdampak pandemi covid-19 dan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai UHC beragam. [ayu]