JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dalam rangka mengevaluasi program kerja setiap KPA tingkat kabupaten/kota se Provinsi Papua, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua berencana bakal menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), yang direncanakan pada bulan Januari atau Februari 2019 mendatang.
“Rakerda akan dihadiri KPAD di 29 kabupaten/kota se Provinsi Papua untuk menyusun dan mengevaluasi selama 17 tahun KPA di tanah Papua,” ujar Ketua Harian KPA Provinsi Papua, Yan Matuan didampingi pengurus KPA Papua, Minggu (23/12/2018).
Dalam rapat kerja yang akan dilakukan, Yan Matuan menuturkan, pihaknya akan sekaligus melakukan supervise terhadap kinerja KPAD di tingkat kabupaten/kota.
“Ada sejumlah yang harus kami evaluasi dalam program kerja selama 17 tahun terakhir dan program kerja pada kepemimpinan ke depan,” kata Yan Matuan.
Dalam rakerda nanti, sambung Yan Matuan, pihaknya akan mengecek langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini.
“Kalau ada yang kekurangan akan kami benahi termasuk yang belum kerjasama antara KPAD dengan pemerintah ditingkat kabupaten/kota. Karena tujuan kami program penanganan HIV/AIDS di tanah Papua bisa berjalan,” katanya.
Selama ini, menurut Yan Matuan banyak hal yang harus dibenahi, terutama bagi KPAD yang belum pro aktif karena tidak ada kerjasama dengan Pemerintah setempat. “Seharusnya ketentuan surat mendagri, Pemerintah sebagai mitra wajib memfasilitasi untuk memberikan dukungan program kerja KPA di daerah,” ucap dia.
Namun apabila pemerintah daerah tidak tertarik dengan program yang dilakukan oleh KPA maka KPA Provinsi Papua akan meghendel tanpa melibatkan pemerintah daerah.
“Kehadiran KPA di tanah Papua butuh manusia supaya bisa diselamatkan dari penyakit Orang Dengan HIV/AIDS. Jadi, kami mau ada ketergantungan di daerah. Ketua Umum KPA Provinsi Papua adalah Gubernur Papua, dan pasti punya hati untuk bagaimana menyelamat orang asli Papua seperti yang disampaikan kepada kami saat dilantik,” kata Yan Matuan.
Yan menilai jika pemerintah daerah tidak melakukan kerjasama dengan KPA di daerah maka penyakit HIV/AIDS kan terus bertambah tidak di tompang untuk menangani penyakit yang mematikan tersebut.
“Kalau tidak ada kerjasama maka program akan stagnan dan sama saja Pemerintah merestui penyaluran HIV/AIDS di daerahnya,” tukas dia.
Oleh karena itu, untuk memastikan program kerja KPA di tingkat kabupaten Kota, Yan Matuan yang baru saja dilantik Gubernur Papua Provinsi Papua akan mengevaluasi program kerja yang sudah dilakukan KPA ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi Papua. [loy]
