KPS Belum Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Prima Kepada Masyarakat

2216

Calon gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo saat berbincang dengan petugas RSUD Mappi. Foto : Istimewa

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Calon gubernur Papua Nomor urut 2, Jhon Wempi Wetipo kembali menlanjutkan kampanye dialogisnya ke beberapa daerah di Provinsi Papua.

Dalam kunjungannya ke beberapa daerah di Provinsi Papua, pria yang akrab disapa JWW cukup prihatin saat melihat kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dibeberapa kabupaten.

Dirinyapun menilai perlu adanya penambahan dana untuk Kartu Papua Sehat (KSP) bagi RSUD

Dari hasil blusukannya di RSUD Mappi, JWW menerima masukan bahwa dana KSP sebesar Rp. 3 miliar yang dikucurkan setiap tahunnya ini masih belum cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan yang prima kepada pasien. Apalagi ketika RSUD harus merujuk pasien ke Rumah Sakit yang lebih baik.

“kami mengeluarkan dana untuk rujukan seorang pasien ke RSUD Merauke atau ke RSUD Dok II Jayapura, karena harga tiket dari Mappi ini mahal dan pesawatnya terbatas,” ujar dr. Jenny kepada JWW saat melakukan blusukan di RSUD Mappi, Kamis (03/05/2018).

Dokter Jenny menjelaskan, untuk pasien rujukan semua biaya ditanggung RSUD seperti dana transportasi pasien dari Puskesmas ke RSUD .

Jenny berharap jika JWW-HMS terpilih  bisa lebih memperhatikan RSUD Mappi ini agar lebih melengkapi fasilitas RSUD yang masih kurang termasuk peralatan dan tenaga medis.  Mulai dari dokter spesialis sampai pada tenaga perawat.

“saat ini dokter spesialis hanya ada 4 orang yakni Spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anak dan spesialis opcin,  seharusnya ada dokter spesialis lainnya seperti spesialis mata, THT dan anastesi, ” tambah dr. Jenny.

JWW kepada wartawan mengatakan tujuan blusukan yang dilakukan di RSUD Mappi itu untuk melihat dan ingin mengetahui apa yang perlu dibuat ketika dia dan HMS menjadi pemimpin Papua.

“pelayanan di RSUD  menjadi  perhatian kita, karena selama ini Kartu Papua Sehat menjadi kebanggaan, tetapi nyatanya praktek dilapangan tidak seperti yang kita harapkan,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam pikiran kita selama ini KPS itu berjalan bagus dan mulus tapi nyatanya tidak, seperti di Kerom RSUD Kerom itu dalam satu tahun hanya mendapat Rp 2,8 Miliar  dan di Mappi hanya Rp 3 Miliar yang digunakan untuk membiayai dokter spesialis, dokter umum dan perawat dan untuk membiayai pasien rujukan ke RS yang lebih bagus ternyata tidak cukup.

“sekarang di RSUD Mappi ini baru kita tau, kalau dana 3 M itu tidak cukup untuk membiayai pasien yang dirujuk . Kalau pasien dari sini (Mappi) dirujuk ke Merauke menggunakan KPS jumlah itu sangat sedikit, apalagi daerah yang sulit sementara insentif  tenaga medis kontrak sangat kecil,” katanya.

Pasangan Josua itu berharap KPS akan bisa menyelesaiakan persoalan kesehatan di Bumi Cenderawasih ini.

” Yang kita harapkan orang-orang Papua agar menjadi sehat. Bagaimana orang Papua sehat dan menjadi tuan dinegerinya sendiri kalau pelayanan bagi mereka sangat minim,” ujarnya.

” Kalau manusia datang ke RS untuk mati akibat fasilitas dan pelayanan yang kurang, buat apa kita jadi pemimpin. Tugas kita sebagai pemimpin adalah untuk menyelamatkan manusia yang ada di tanah ini bagaimana supaya mereka sehat memikirkan hal-hal yang baik. Bisa membangun kehidupannya kedepan yang lebih baik.  Tapi kalau setiap orang datang di RS hanya pasra untuk mati untuk apa kita jadi pemimpin,” tambahnya.

Menurut Wempi, Hal-hal ini nanti yang menjadi fokus perhatian mereka untuk memberikanl pelayanan kepada orang Papua.

“jadi dalam program 5 klaster pembangunan Papua yang kita buat ada pembangunan RS standar yang bagus, agar masyarakat tidak perlu berobat jauh-jauh .  Kita akan bangun 1 RS Standar bagus untuk setiap satu wilayah adat. Sehingga kalau ada pasien dari kabupaten diwilayah tersebut bisa dirujuk kesana dengan biaya gratis karena ditanggung pemerintah,” katanya.

Seharusnya kata JWW, dana Otsus yang besar harus dipergunakan untuk kebutuhan rakyat. ” Jadi kalau dana Otsus besar mari kita berikan untuk rakyat jangan kita bicara membangun infrastruktur tetapi mengabaikan kesehatan . hanya orang yang sehat yang bisa menikmati infrastruktur yang bagus , tetapi kalau orang tidak sehat inftastruktur bagus maka itu tidak akan dinikmati. Jadi harus seimbanglah,” pungkas JWW. [TIM JOSUA/abe]