Polres dan Pemkab Keerom Siap Bentuk Satgas Kesehatan 2018

573
Caption : Kapolres Keerom (tengah) didamping Asisten II Pemkab Keerom dan Danstagas Pamtas Yonif Mekanis 512/QY saat menggelar Rakor pembentukan Satgas Kesehatan, pada Senin (12/2/2018). (Humas/PapuaSatu/com)

Caption : Kapolres Keerom (tengah) didamping Asisten II Pemkab Keerom dan Danstagas Pamtas Yonif Mekanis 512/QY saat menggelar Rakor pembentukan Satgas Kesehatan, pada Senin (12/2/2018). (Humas/PapuaSatu.com)

JAYAPURA, PapuaSatu.com –  Kepolisian Resort Keerom bersama TNI dan Pemerintah serta pihak terkait, menggelar rapat Koordinasi pembentukan Satgas Kesehatan tahun 2018, dengan tujuan menjadikan kabupaten Keerom sebagai  kabupaten Sehat dan damai.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Mapolres Keerom dipimpin langsung Kapolres AKBP. Muji Windo Haro dengan dihadiri masing-masing perwakilan TNI, Dinas Kesehatan Kabupaten dan tim Kesehatan dari Puskesmas Kabupaten Keerom.

Dalam sambutan Kapolres Keerom AKBP Muji Windo Haro mengatakan,  Rakor pembentukan  Satgas Kesehatan untuk mengantisipasi penyakit Campak dan Gizi buruk, seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat.

“ kasus di Asmat jangan sampai terjadi di wilayah kita sendiri, karena jika masyarakat mengalami gizi buruk atau penyakit lainnya maka sangat berbahaya bagi masyarakat itu sendiri,” katanya.

Kapolres menuturkan, pembentukan Satgas Kesehatan tidak bekerja sendiri dari Polres Keerom akan tetapi semua akan dilibatkan, baik itu  Dinas terkait, Puskesmas maupun TNI.

“ kita bekerjasama dan dan bergerak sama-sama untuk mengetahui daerah-daerah mana yang harus diambil tindakan pelayanan bagi masyarakat kita yang sedang mengalami penyakit. Kita tidak menginginkan adanya penyakit, tapi kita ingin masyarakat tetap sehat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Asisten II Pemda Kabupaten Keerom Humas Sitinjak mengatakan, pertemuan yang dilakukan sangat penting sehingga dengan pengalaman yang terjadi di kabupaten Asmat tidak terjadi di kabupaten Keerom.

Iapun menyarankan  kepada Kapolres dan pihak TNI untuk bersama-sama mendata masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. “ apabila sudah mendapatkan informasi terkait masyarakat kita yang terkena penyakit tersebut, langkah selanjutnya satgas kesehatan di Kabupaten Keerom langsung menanganinya,” katanya.

Sitinjak mengakui, meskipun wilayah kabupaten Keerom tidak termasuk dalam daftar rawan penyakit Campak yang sudah dipaparkan oleh Gubernur Provinsi Papua beberapa waktu lalu pada saat rapat kerja Daerah se Provinsi Papua.

Namun tidak salah jika Pemerintah kabupaten maupun TNI/Polri melakukan langkah-langkah antisipasi dengan membuat Tim Satgas Kesehatan di Kabupaten Keerom. “ ini penting dilakukan mengingat kabupaten Keerom merupakan wilayahnya yang cukup luas dan medan jalannya juga cukup jauh dari kampung ke kampung, sehingga segera kita lakukan identifikasi terhadap daerah-daerah yang belum tersentuh atau jarang tersentuh,” katanya.

Sitinjak mencontohkan, daerah yang terlalu jauh dan sulit ditempuh yakni, Distrik Towe. “ disana mungkin jarang tersentuh untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan yang paling penting kita semua harus bersinergis, bersatu dan bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita,” katanya.

Sementara itu, Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 512/QY) menyebutkan, kegiatan ini merupakan hal yang sangat luar biasa, meskipun Gubernur Provinsi Papua tidak menyebutkan bahwa Kabupaten Keerom termasuk daftar Kabupaten yang rawan penyakit campak atau busung lapar, tetapi Kapolres Keerom mempunyai inisiatif yang sangat baik, kegiatan ini sangat membantu sekali terutama untuk masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Hanya saja, aku dia, kendala saat ini adalah posisi dari kampung ke kampung yang berjauhan ditambah lagi dengan keadaan jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati.

“wilayah Satgas kami berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Keerom dan Pegunungan Bintang, kami menyarankan agar kita memiliki data awal agar kita semua mempunyai gambaran daerah atau kampung mana yang harus kita dahulukan dalam pelayanan kesehatan,” katanya. [humas/loy]