Tingkat Kerusakan Hutan Papua Mulai Meningkat

0
524
Caption: Ilustrasi kerusakan hutan Papua
Caption: Ilustrasi kerusakan hutan Papua

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua mengakui pembukaan lahan baik di bidang perkebunan, kehutanan serta sektor pertambangan juga dapat merusak dan membuat hutan Papua mulai berkurang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa’ad, mengatakan tingkat kerusakan hutan Papua mulai meningkat menyebabkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam mempertahankan hutan menurun.

“Karena kondisi pembangunan saat ini sekitar 79 persen diantaranya masih pada aspek ekstraktif. Kita masih bermain pada bagaimana menyiapkan bahan mentah lalu menggantungkan hidup terutama di  bidang sumber daya alam (SDA),” kata Kepala Bappeda Papua, Muhamad Musa’ad di Jayapura, Rabu (31/10/2018).

Sebab saat masih dikelola kabupaten dan kota, ekspansi atau pemanfaatan hutan untuk lahan produksi sangat cepat sekali.

“Contohnya pertambangan, lalu kayu dan lainnya. Ini memang kita sadar harus dikurangi dan ditingkatkan pada aspek lain yang berkelanjutan. Supaya apa, tentunya agar tidak mengganggu dan mengancam potensi hutan dan SDA yang harusnya jadi bagian dari penyelamatan kita terhadap potensi daerah,” ujarnya.

Musa’ad mengaku dengan dialihkan kewenangan kehutanan dari kabupaten dan kota ke Provinsi dalam hal kepengurusan perijinan pengelolaan hutan maupun pertambangan bisa dikontrol dengan baik untuk menjaga hutan Papua.

“Bayangkan, semua wilayah di kapling dan banyak kegiatan yang mengganggu hutan. Mudah-mudahan dengan sekarang perijinan beralih ke provinsi, kita bisa ekstra ketat lagi untuk menjaga (hutan). Sehingga proses untuk perijinan dan sebagainya semakin selektif, agar tidak menimbulkan masalah,” kata Musa’ad.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tahun akan fokus pada upaya mencegah praktik KKN, pada pemerintahan dan penggunaan uang negara di Provinsi Papua.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua sejak Desember 2017, KPK mulai fokus ke pada penyelamatan pegelolaan hutan di bumi cenderawasih. Dimana saat ini, Kabupaten Sarmi menjadi wilayah yang cukup diperhatikan karena memiliki potensi kayu yang baik.

Tak sampai disitu, dia menilai penguatan tata kelola hutan, penting untuk dimulai dari segi pencanangan wilayah adat. “Untuk Provinsi Papua, dasar hukumnya sudah termuat dalam regulasi yang diterbitkan pusat hingga daerah,” kata Maruli. [piet]