JAYAPURA, PapuaSatu.com – Penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Direktur utama RSUD Dok II Jayapura, Inspektur Anggiat Situmorang oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Mayjen TNI (Purn) Soedarmo menuai pro kontra.
Pasalnya, sehari Anggiat Situmorang ditunjuk sebagai Plt Direktur ternyata ada oknum dokter yang memiliki peran di dalam menajemen Rumah Sakit mempengaruhi dan memprovokasi para pegawai untuk melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakkan terhadap kepemimpinan yang baru itu.
Upaya itu, Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo tidak genat dalam memberikan suatu keputusan kepada Anggiat Situmorang dalam menjalankan manajemen dan pelayanan di Rumah Sakit yang akan menjadi rumah sakit rujukan nasional tersebut.
Kepada wartawan, Soedarmo menegaskan, penunjukan Inspektur Anggiat Situmorang sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (Plt Dirut RSUD) Jayapura, merupakan keputusan yang tepat dan telah melalui berbagai pertimbangan.
“Kita prioritaskan perbaikan manajemen (keuangan), Sebab kita ingin perbaiki manajemen keuangan di RSUD Jayapura, makanya kemarin saya menunjuk orang netral (Inspektur Anggiat Situmorang), walaupun bukan dokter,” kata Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo kepada wartawan di Jayapura, Kamis (17/5/2018).
Lebih parah lagi, kata Soedarmo, dari informasi yang diterima dalam organisasi tersebut ada oknum provokator yang sengaja akan memprovokasi untuk menggelar aksi demo, bila seorang direktur utama rumah sakit yang ditunjuk, bukan berasal dari kelompoknya. “Saya tidak pusing dengan kritikan mereka terkait penunjukan Plt Direktur Utama RSUD Dok II Jayapura,” tegasnya.
Ia menegaskan sakit dok II Jayapura diisi oleh para pihak – pihak yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu. “Haru segera dilakukan pembenahan manajemen keuangan di rumah sakit umum milik Pemerintah tersebut, tukasnya.
Menurut Soedarmo, masalah rumah sakit daerah dok II sudah sangat rumit. Dia mencontohkan, dalam satu organisasi itu nyatanya ada beberapa kelompok yang berseberangan. “Sehingga kalau ada isu si A mau dilantik kelompok sebelah ribut. Mana bisa organisasi seperti itu,” katanya.
Selaku Penjabat Gubernur, Seodarmo sudah mengetahui seluruh permasalahan di RSUD Jayapura, sehingga jika ada pihak yang menyebut pergantian itu menghambat akreditasi rumah sakit, merupakan sebuah berita tak benar.
“Saya sudah koordinasi dengan kementerian kesehatan dan pergantian ini mereka katakan tidak berpengaruh. Tidak ada kaitannya antara pejabat dengan masalah akreditasi. Kaitan itu kalau menyangkut masalah pelayanan. Intinya, kalau pelayanan baik siapa pun yang ditunjuk akreditasi bisa jalan,” ujar Soedarmo.
Dikatakan, setelah perbaikan manajemen berlangsung, sekitar satu atau dua bulan kedepan segera dilakukan lelang jabatan Dirut RSUD Jayapura.
“Sehingga siapa pun yang berkeinginan jadi pimpinan di rumah sakit itu silahkan daftar mengikuti seleksi, sebab lelang ini terbuka untuk semua Provinsi dan bagi dokter yang punya kemampuan menangani manajemen rumah sakit, kemudian kita pilih yang terbaik. tapi syarat untuk menjadi pegawai eselon II itu harus terpenuhi dulu,” katanya.
Diharapkan, keputusan yang sudah diambil bisa diterima semua pihak baik pihak rumah sakit maupun diluar manajemen RSUD Dok II Jayapura. [piet/loy]
