Bicarakan Pajak, DPRP Gelar Pertemuan dengan Manajemen PT FI

234

Caption Foto : Yan Permenas Mandenas S.Sos.M.Si (Abe/PapuaSatu.com)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggota Komisi IV DPR Papua, Yan Permenas Mandenas S.Sos.M.Si, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas pada Hari Kamis (19/10/2017).

” pertemuan kami dengan PT.FI yang pertama pada Kamis lalu dalam rangka koordinasi sekaligus konsultasi penerimaan pajak daerah,” katanya di ruang Farkasi Hanura DPR Papua,  Rabu (25/10/2017)

Dalam kesempatan tersebut, kata Mandenas, pihaknya selaku wakil rakyat Papua meminta kepada pihak Freport untuk menyampaikan laporan pajak tahunan dari tahun 2015-2017.

Dalam pertemuan terbut didapat kejelasan bahwa pajak ke Provinsi Papua untuk Tahun 2015 sudah tuntas pembayaran, dengan total US $ 27 Juta.  Dan di Tahun 2016 adalah sebesar US $ 28,446 Juta.

Sedangkan Tahun 2017 mengalami sedikit penurunan,  karena dipengaruhi oleh stabilitas di Freeport yang sementara sedang dilakukan negosiasi kontrak karya. “Karena sampai hari ini masih dalam proses,” jelasnya.

Walaupun sudah mencapai titik temu kurang lebih 70-80 persen, tapi karena masih dalam proses negosiasi lanjut untuk beberapa item yang belum disepekati oleh pemerintah.

“Akhirnya pendapatan kita di Tahun 2017 di Freeport menurun menjadi 15.999 US. “Jadi di Tahun 2017 ini pajak Freeport menurun drastis,” terangnya.

Mandenas mengemukakan, dari total penerimaan pajak dari 2015, 2016 dan 2017 yang sudah dibayarkan ke Pemerintah yaitu, 71.472.422 dolar US.

“Itu memang menjadi hak dan kewajiban dari pemerintah Provinsi Papua yang sudah menjadi kewajiban tetap  dari Freeport sesuai dengan undang-udang perpajakan,” katanya.

Dikatakan, setelah Freeport melakukan negosiasi sampai tuntas maka Freeport akan focus pada galian bawah tanah.

“ Kalau fokis untuk galian tambang bawah tanah maka penerimaan kendaraan pajak kita akan berkurang. Apalagi ada beberapa aturan terbaru dan perubahan-perubahan keputusan terkait dengan peraturan perundang-perundang yang sudah diputuskan oleh MK,” tuturnya. (abe/nius)