JAYAPURA, PapuaSatu.com – Surat yang beredar mengenai tenaga cleaning service di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sesungguhnya lahir dari dua kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam pemerintahan hari ini, yaitu penyesuaian kebijakan efisiensi nasional dan kebutuhan menata kembali sistem kontrak agar lebih tertib serta akuntabel.
Dalam setiap pemerintahan yang ingin sehat, penataan seperti ini adalah bagian dari proses memperbaiki diri.
Yang sedang dilakukan pemerintah bukan menghapus para pekerja Kebersihan, melainkan merapikan sistem yang selama ini perlu dibenahi. Sebab tata kelola yang baik tidak hanya diukur dari kebijakan besar yang terlihat di permukaan, tetapi juga dari keberanian menertibkan hal-hal yang selama ini berjalan tanpa sistem yang rapi dan jujur.
Kami menghormati setiap keringat para pekerja kebersihan yang selama ini menjaga wajah kantor pemerintahan. Karena pada akhirnya, kebersihan kantor bukan sekadar lantai yang dipel setiap pagi, melainkan cermin dari bagaimana sebuah pemerintahan merawat kehormatan dirinya di hadapan rakyat.
Dalam semangat itulah Gubernur Papua, Bapak Matius D. Fakhiri, terus mendorong penataan di berbagai sudut kerja pemerintahan , termasuk hal-hal yang selama ini jarang mendapat perhatian.
Bagi beliau, perbaikan besar selalu dimulai dari keberanian merapikan hal-hal kecil, agar lingkungan kerja pemerintahan Papua menjadi lebih tertib, profesional, dan bermartabat di mata masyarakat.
Dan dalam pemerintahan yang ingin dipercaya, menata sistem adalah bentuk tanggung jawab bukan sekadar pilihan.[redaksi]
