Sekretaris KONI Papua, Kenius Kogoya bersama Ketua Bidang Perencanan Program dan Anggaran KONI Papua, Carolus Bolly, SE., MM ketika menyerahkan dokumen penamabahan 7 cabang olahraga yang akna dipertandingankan pada PON 2020 kepada Sekda Papua, TEA. Herry Dosinaen, S.IP.,M.KP. Foto: Ist/PapuaSatu.com
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua resmi menyerahkan dokumen penambahan 7 cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 kepada Pemerintah Provinsi Papua diterima langsung Sekda Papua.
Sekretaris KONI Papua, Kenius Kogoya mengatakan pihaknya sudah menyerahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua terhadap penambahan 7 cabor atas kesepakatan bersama KONI Papua dan PB PON XX untuk dimainkan di PON 2020.
“Jadi, kami sudah serahkan penamabhan 7 cabor tersebut kepada Sekda sebagai atas nama Pemerintah dan mereka sudah setujui terhadap penambahan 7 cabor yang diusulkan oleh KONI,” kata Sekum KONI Papua ketika ditemui wartawan di kantor Gubernur usai pertemuan bersama Sekda Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S. IP., MKP diruang kerjanya, Kamis (8/3/2018).
Dikatakan, dalam waktu dekat KONI Papua bersama Pemerintah daerah akan melanjutkan surat dari KONI terkait penambahan 7 cabor ke KONI Pusat.
“Kita harapkan dengan dukungan Pemerintah, supaya pelaksanaan PON ini bisa berjalan di Papua. Sehingga dengan tambahan 7 cabor ini maka kini sudah ada 44 cabor yang siap dimainkan di PON XX tahun 2020 nanti,” jelasnya.
Terkait masalah pembiayaan terhadap penambahan 7 cabor itu akan dipikirkan oleh Pemerintah dan tentu tidak ada masalah, karena pembangunan venus untuk 7 cabor tersebut tidak terlalu membutuhkan biaya yang terlalu besar.
“Mungkin untuk 7 cabor ini tidak akan sampai membutuhkan anggaran yang besar paling kurang Rp. 5 Miliar sudah bisa membangunkan venusnya. Misalkan cabor Dance bisa di pakai di Hotel atau Aula seperti Sasana Krida tinggal fasilitasnya dilengkapi saja,” ujarnya.
Pada prinsipnya Sekda sebagai Pemerintah sangat setuju dengan usulan penambahan 7 cabor tersebut. Karena memang penentuan cabor dan nomor itu adalah kewenangannya KONI.
“Yang jelas kami di KONI yang mengusulkan semua ini kepada Pemerintah untuk mempersiapkan venus-venus dari cabor ini. Menyangkut dengan pembiayaan tidak ada masalah dan Pemerintah pada prinsipnya siap melaksanakan itu dan Pemerintah merespon ini dengan baik untuk membangun venus dari 7 cabor penamabhan yang diusulkan KONI Papua saat ini,” katanya. [Piet]
