Pemangku Kepentingan di Papua Dukung Aksi Pemberantasan Obat Ilegal

453

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Papua dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua menandatangani dukungan dalam Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Rabu (04/10).

Menurut Kepala BPOM Papua, Mudi Yunita, aksi yang digelar di kantornya tersebut berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2017 tentang pengawasan obat dan makanan.

“Penyalahgunaan obat adalah adalah kejahatan kemanusiaan. saat ini sudah banyak sekali obat-obat terlarang yang beredar di masyarakat. Khususnya dikalangan ekonomi menengah kebawah, maka itu pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi” tutur Mudi dalam sambutannya.

Ia juga mengungkapkan, trend penyalahgunaan obat dikalangan remaja usia sekolah semakin hari semakin meningkat. “Hal ini juga menjadi salah satu masalah sosial yang semakin serius untuk kita tangani bersama” ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya prefentif maupun refresip. “Untuk itu Badan POM sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk menyikapi tantangan tersebut” tutupnya.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam sambutannya mengatakan bahwa, pihaknya siap mendukung aksi tersebut.

“Saat ini kami sudah membentuk sejumlah pos untuk mencegah obat-obatan terlarang. Jadi intinya, ini semua untuk masyarakat Papua agar tidak lagi dirugikan. Untuk mencerdaskan masyarakat kita tidak akan ragu-ragu untuk menidak tegas pengedar obat-obat terlarang di Papua” tegasnya.

Boy Rafli juga menambahkan, saat ini Polda Papua telah membentuk tim Satgas untuk menertibkan asosiasi penjual, tidak ada ruang untuk masuknya obat-obat ilegal di Papua, “hal itu kami lakukan demi kemajuan Papua” pungkasnya.

Aksi nasional tersebut, sampai saat ini telah digelar dibeberapa provinsi di Indonesia.

Menurut catatan BPOM yang disadur PapuSatu.com dari berbagai sumber, penyalahgunaan obat di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini telah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dari catatan tersebut juga, di Papua telah ditemukan berbagai jenis obat illegal dengan total mencapai 24 juta butir yang ditemukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika. (Abe)