Pemetaan Kabupaten Jayapura Sebagai KLA Diseminarkan

772

Foto Bersama Kepala Balitbangda Kabupaten Jayapura, Dr. Timotius C. Demetouw, SE, M.Si, Narasumber Pusat Studi Wanita dan Gender Universits Cenderawasih, Dr. Suryani Surbakti, M.Si dan peserta kegiatan usai Laporan Akhir Pemetaan Kabupaten Jayapura Sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (10/10) kemarin. Foto : Istimewa

SENTANI, PapuSatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita dan Gender Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura menyelenggarakan Seminar Laporan Akhir Pemetaan Kabupaten Jayapura sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (10/10) kemarin.

Pemetaan Kabupaten Jayapura sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dilakukan oleh para peneliti di Balitbangda. Serta melibatkan akademisi atau peneliti dari Pusat Studi Wanita dan Gender Universitas Cenderawasih.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Dr. Timotius C. Demetouw, SE, M.Si, menjelaskan, penelitian-penelitian tersebut ditujukan untuk mendukung Kabupaten Jayapura menuju Kabupaten Layak Anak yang telah  dicanangkan oleh Bupati Jayapura pada 19 Agustus 2014 lalu. Sekaligus sebagai bentuk dukungan Kabupaten Layak Anak di daerah ini yang dimulai dari Kampung Ramah Anak.

“Memang kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017 yang masih bersifat kebijakan. Tapi, kebijakan ini melibatkan seluruh komponen bangsa baik pemerintah, adat dan agama (Gereja) itu membutuhkan suatu Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Timotius C. Demetouw kepada wartawan usai kegiatan tersebut, Selasa (10/10/2017) siang.

Hal itu bertujuan agar dapat mengikat semua komponen untuk terlibat di dalam mewujudnyatakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jayapura.

Sebab itu, kata Timotius, pihaknya menganggap hal ini sangat penting untuk didorong melalui suatu kajian akademik. Dikarenakan untuk menghasilkan suatu Perda maka membutuhkan kajian akademik yang bisa dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sehingga kami bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita dan Gender pada Universitas Cenderawasih guna bersama-sama menghasilkan suatu kajian akademik dalam bentuk laporan akhir tersebut, katanya.

Dr. Suryani Surbakti, M.Si, selaku narasumber dari Pusat Studi Wanita dan Gender Universitas Cenderawasih (Uncen) menyampaikan, Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jayapura itu sejak tahun 2014 lalu sudah dicanangkan oleh Bupati Jayapura.

Sehingga kita melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak tersebut.

“Jadi dari lima (5) hak dasar anak itu diantaranya, hak sipil dan kebebasan, berpendidikan, berkebutuhan khusus dan juga pemanfaatan waktu luang serta pendidikan tersebut, kita bisa kembangkan menjadi 31 indikator,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Suryani Surbakti, dari 31 indikator yang telah dikaji itu memang belum seluruhnya memenuhi standar indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Tapi, di Kabupaten Jayapura ini sudah berupaya untuk melakukan hal tersebut. Terutama di bidang kesehatan, misalnya angka kematian anak maupun angka kurang gizi yang memang begitu rendah di daerah ini dan itu salah satu indikator,” katanya.(piet/ahmadj)