Caption : Suasana Border Trade Fair RI-PNG and South Pacific Countries yang berlangsung tiga hari (23-25 znovember 2017) di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow.(Ahmadj/PapuaSatu.com)
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Para Pengusaha, baik dari Provinsi Papua (RI) dan Papua Nugini (PNG) menginginkan agar kerjasama perdagangan antar Indonesia melalui Kota Jayapura sebagai pintu gerbang dan PNG semakin terbuka luas.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Perbatasan RI-PNG (border meeting) di Skow, yang digelar di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kota Jayapura, di hari kedua Border Trade Fair RI-PNG and South Pacific Countries (Pameran Perdagangan Perbatasan RI-PNG dan Negara-negara Pasifik Selatan) guna membicarakan peluang kerja sama perdagangan antarnegara, Jumat (24/11/2017).
Dalam pertemuan yang dihadiri puluhan pengusaha, baik dari Indoneesia maupun dari PNG tersebut, dihadiri Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai yang juga sebagai penerjemah, kalangan perbangkan termasuk pihak Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan poses ekspor impor, seperti Pelindo selaku pengelola pelabuhan Jayapura, imigrasi, be cukai (custom), karantina hewan dan tumbuhan, dan lain-lainnya.
Suzana Wanggai saat ditemui wartawan uasi border meeting mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya memfasilitasi pertemuan tersebut karena keinginan menjalin kerja sama perdagangan sudah lama mencuat.
“Intinya adalah kedua belah pihak sangat ingin segera membuka hubungan dagang. Seperti pengusaha PNG juga ingin Pelabuhan Jayapura terbuka agar kapal mereka bisa masuk,” ungkapnya.
Ia menuturkan dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk meningkatkan komunikasi agar kerja sama yang diinginkan tersebut bisa segera terealisasi.
Menurutnya, dengan pertemuan tersebut terjalin hubungan makin erat, yakni bisa saling mengenal.
“Dengan adanya kegiatan ini pihak-pihak pelaku usaha bisa saling mengenal, dan melihat produk masing-masing,” kata dia.
Namun demikian, keberlangsungan kerjasama perdagangan terebut kedepan tergantung para pengusaha dari RI maupun PNG. “Masing-masing harus melihat apa yang dibutuhkan, regulasinya seperti apa. Pihak-pihak terkait juga harus kembali duduk bersama untuk melihat (peluang) itu,” jelasnya.(ahmadj)
