Caption Foto : Kepala Puskesmas Mulia, Puncak Jaya drg. Miftakhul Huda, M.Kes saat memberikan penjelasan seputar Akreditasi PKM Mulia, Rabu (4/10/2017). (Humas Puncak Jaya/PapuaSatu.com)
MULIA, PapuaSatu.com – Puskesmas Mulia, kabupaten Puncak Jaya mulai melakukan pembenahan baik melalui pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pembenahan manajemen di daerahnya untuk menuju penilaian Puskesmas Terakreditasi.
Pembenahan pelayanan tersebut sekaligus menjelang persiapan Akreditasi Puskesmas Mulia yang merupakan program dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun anggaran 2017.
Kepala Puskesmas Mulia drg. Miftakhul Huda M.Kes saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, Akreditasi ini merupakan program dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua ditahun ini 2017.
Namun dari segi persiapan, pihaknya telah matang hingga tahun 2018 mendatang. “ jadi, mulai sekarang Puskesmas Mulia melakukan pembenahan baik melalui pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pembenahan manajemen,” tukasnya.
Mengenai persiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Miftakhul Huda mengemukakan, SDM di Puskesmas Mulia sudah mampu.
Hanya yang perlu dibenahi adalah manajemen seperti SK, SOP, Alur kerja yang kini masih belum sempurna. “segi kebutuhan kami sudah bagus. Hanya saja, kendala yang kami hadapi sekarang yaitu informasi tentang Akreditasi karena kita akan ketinggalan namun tentang penilaian – penilaian sudah mulai kita persiapkan dari sekarang,” katanya.
Huda mengemukakan, untuk menentukan layak sebagai akreditasi maka yang dinilai adalah proses administrasi termanajemen, baik itu Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), maupun Usaha Kesehatan Perorangan (UKP).
“dari segi UKP kami sudah ada pelayanan, bahkan setiap hari. Sedangkan dari UKM kami masih kurang baik dari segi biaya maupun keamanan sehingga kegiatan kemasyarakat masih agak kurang walaupun sudah ada swiping skapies, campak, TTUS, Pusling namun belum maksimal,” katanya.
Oleh karena itu, Huda berharap agar ada kerjasama antara stakeholder seperti kepala – kepala Distrik dan kepala Desa untuk menjangkau program-program yang ditetapkan.
“Ya, harus ada kerjasama karena tidak erat hubungan kami dan kadang terputus sehingga program – program kita kurang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sedangkan untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, pihaknya telah melakukan konseling. Namun kendala yang paling menonjol adalah jumlah penduduk karena selama ini kami orientasi ke Statistik dan Dinas Kesehatan jadi bukan penduduk real. (Humas Puncak Jaya/Nius)
