JAYAPURA, PapuaSatu.com – 345 Bintara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) mengikuti pembekalan Pengawalan Pengelolaan Dana Desa. Kegiatan pembekalan ini merupakan kerja sama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menggandeng Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih.
Pembekalan yang diikuti oleh ratusan Babinsa dan Babinkamtibmas dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi yang digelar di gedung Sasanakrida Kantor Gubernur Papua ini dibuka langsung oleh Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Sekda Papua, Rabu (13/09).
Pembekalan ini akan menjadi modal bagi Babinsa dan dan Babinkamtibmas sebelum terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan dana desa disetiap kampung di Papua nantinya.
Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam sambutannya mengatakan bahwa pembekalan ini merupakan salah satu implementasi dari Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih yang ingin berkontribusi dalam pengawalan pengelolaan dana desa di Provinsi Papua.
“Kegiatan intinya adalah memberikan pembekalan, jadi ini adalah peningkatan kapasitas bagi Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mendapatkan informasi dan berbagai gambaran tentang sejumlah hal yang perlu dilakukan dalam melakukan tugas-tugas sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden” tukasnya.
Menurutnya, ini adalah perintah Presiden kepada TNI-POLRI untuk ikut serta dalam pengawalan dana desa sudah digulirkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-POLRI beberapa waktu lalu.
Meski menurutnya, rapat tersebut belum ada hal-hal yang kongkrit tentang bagaimana TNI-Polri harus melakukan penguatan di jajaran dalam rangka pengawalan tersebut “maka, kami dari pihak Polri bersama Panglima berinisiatif untuk mencoba mengumpulkan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mengikuti pembekalan, dan ini kita harapkan bisa menjadi Pilot Project” pungkasnya.
Diharapkanya, kegiatan tersebut dapat digulirkan kepada jajaran masing-masing dengan satu tekad, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan melalui pembangunan desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat ini bisa menjadi sebuah kenyataan.
Hal senadapun diungkapkan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit. Dalam sambutannya, jenderal bintang dua ini mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya keras untuk melakukan pemberantasan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kesejahteraan umum.
Pangdampun menambahkan, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang kewajiban untuk, memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan perencanaan pada program yang dibiayai dari dan desa.
“Pembangunan dilaksanakan bersama bukan hanya di kota saja, tetapi untuk semua anak bangsa. Untuk itu marilah kita membantun untuk melakukan pengawalan terhadap pengelolaan dana desa” pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, TEA Harry Dosinaen dalam sambutannya juga menyebutkan pembekalan kepada anggota TNI-Polri yag bertugas di tinggkat desa ini penting agar dapat menghidari kesalahpahaman atar masyarakat dan aparat kampung.
“Keterlibatan TNI-Polri dalam mengawasi penyaluran dana desa ini diharapkan mampu menghilangkkan aparat kampung yang sering berurusan dengan penegak hukum karena meyalahgunakan dana desa. Karena dilapangan sering terjadi kesalahpahaman dalam mengelola dana pemerintah yang dikucurkan untuk kampung” ungkap Harry.
Sekdapun berharap Babinsa dan Babinkamtibmas bisa mengurangi penyelewengan dana desa yang dilakukan aparat kampung. Harry juga menjelaskan bahwa sering terjadinya penyelewengan dana tersebut karena minimnya pemahaman dari aparat kampung.
“Harapan kami TNI-Polri dan aparat kampung bisa bekerja sama dalam menentukan pengelolaan dana desa, baik itu dari pemanfaatan dan pertanggungjawabannya,” pungkasnya.(Abe)
