Merasa Dirugikan, Warga Trans Gugat Pemprov PB ke PN

0
1390

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Hasim, Salah satu warga transmigrasi yang bermukim di Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, CQ Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua Barat ke Pengadilan Negeri (PN) Manokwari.

Gugatan perdata tersebut telah resmi didaftarkan ke PN Manokwari dengan nomor register perkara 43/Pdt.G/2017/PN.MNK pada 3 November 2017 diajukan Hasim melalui penasehat hukumnya, Willibrodus Lefteuw, SH.

Lefteuw menjelaskan dasar diajukannya gugatan tersebut dikarenakan kliennya merasa dirugikan atas tindakan tergugat yang membangun Balai Benih Induk Padi Palawija dan Holtikultura (BBI.PPH) di atas tanah milik pemohon atau kliennya seluas 100 x 100 meter persegi dan tanpa seizin pengugat.

Diungkapkan Lefteuw kliennya merupakan pemilik sah atas tanah tersebut yang merupakan tanah pemberian Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada penduduk transmigrasi  pada 1996/1997, bahkan tanah tersebut telah bersertifikat.

“Saat klien kami mengikuti program Transmigrasi (Trans Swakarsa Mandiri) dari Pulau Jawa ke Irian Jaya (Papua), klien kami memperoleh lahan dari Pemda Manokwari seluas 25 meter x 100 meter untuk pekarangan rumah, sedangkan untuk lahan perkebunan mendapatkan lahan seluas 100 meter x 100 meter,”kata Lefteuw kepada PapuaSatu.com, di ruang kerjanya, pakan lalu.

Atas kerugian materil dan imateril yang telah diderita kliennya, lanjut Lefteuw, maka pihaknya menuntut tergugat untuk membayarkan ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 3,5 miliar, serta meminta tergugat untuk menghentikan aktifitas pembangunan BBI.PPH di atas tanah milik penggugat. [free/ahmadj]