JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua mengakui hutan Papua dalam dunia dikenal sebagai paru – paru menjadi salah satu lokus sumber oksigen bagi dunia, namun banyak illegal loging yang dapat merusak hutan Papua.
Sekretaris daerah Provinsi Papua, T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP.,MKP.,M.Si mengatakan jika berbicara hutan Papua maka ada satu kesimpulan yang tidak bisa terurai dengan baik karena berbagai background power sangat luar biasa memback-up kegiatan illegal loging yang notabene bisa merusak hutan dengan berbagai perbuatan.
“Saya tidak berbicara secara gamblang tapi kita semua pasti tahu kondisi obyektif yang terjadi di hutan Papua ini, ketika kita bicara masalah hutan kita semua tahu apa yang terjadi di Indonesia lebih khusus Papua,” kata Sekda Papua, Hery Dosinaen, S.IP.,MKP.,M.Si saat membuka FGD implementasi rencana aksi kehutanan, pencadanganan wilayah adat di Provinsi Papua bersama KPK di Sasana Karya kantor Gubernur Papua, Rabu (24/10/2018).
Sekda mengaku pernah di perintah Gubernur Papua untuk turun langsung bersama tim memantau aktifitas illegal loging di beberapa lokasi, namun ada kekuatan besar yang membackup aktifitas tersebut.
“Mohon maaf, saya pernah diperintahkan Gubernur Papua bersama tim turun pantau pada malam hari di beberapa tempat ternyata ada kekuatan yang cukup mempresur sehingga semua kegiatan hutan ini illegal bisa terjadi bahkan sampai hari ini bisa terjadi,” ujarnya.
Dikatakan, arogansi untuk merusak hutan bukan rahasia lagi khusus di Papua sejak pemerintahan orde lama, baru dan hari ini reformasi masih banyak praktek yang tidak sesuai dalam ketentuan sehingga merusak hutan.
“Hari ini kita hadir dalam diskusi secara fokus agar nanti diskusi ini bisa menghasilkan sesuatu yang tentunya menjadi satu rekomendasi yang muaranya adalah bagaimana mengimplementasikannya,” katanya.
Mudah – mudahan dalam diskusi ini lebih fokus untuk bagaimana mengimplementasikannya sehingga pengamanan hutan yang menjadi produser oksigen O2 dan juga menampung karbon dioksida nanti hasilnya untuk kita tanah Papua, Indonesia dan dunia.
“Atas nama Gubernur Papua sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada KPK Republik Indonesia Deputi Pencegahan Korupsi yang sudah dua tahun lebih mendampingi Pemerintah Provinsi Papua untuk bagaimana rencana aksi dalam pencegahan terintegrasi Provinsi Kabupaten/Kota maupun secara vertical dengan Pemerintah Pusat,” jelas Hery.
Selain itu, focus group discussion implementasi rencana aksi kehutanan, pencadangan wilayah adat di Provinsi Papua benar – benar sebagai masukan yang output apakah itu regulasi pembenahan sumber daya manusia ataupun bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat agar ada satu feedback yang baik jangan sampai terinjeksi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengejar keuntungan sesaat. [piet]
