JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pembahasan Rancangan APBD Papua Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Rabu (10/12/2025).
Sidang dipimpin Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai dan dihadiri Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, pimpinan MRP, Pj Sekda, dan jajaran Forkompimda.
DPR Papua menegaskan pembahasan anggaran merupakan amanat konstitusi sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan waktu pembahasan yang ketat, Denny meminta seluruh fraksi, komisi, dan Badan Anggaran bekerja ekstra cermat.
“Kami berharap seluruh alat kelengkapan dewan mencermati Raperdasi ini dengan sebaik-baiknya demi peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Papua,” ujar Denny.
Pendapatan Turun, APBD 2026 Defisit Rp239,1 Miliar
Struktur Raperdasi APBD 2026 menunjukkan pendapatan daerah hanya mencapai Rp2,03 triliun, sementara belanja dirancang sebesar Rp2,27 triliun. Defisit Rp239,1 miliar akan ditutup melalui SiLPA 2025.
Rincian APBD 2026:
Pendapatan Daerah – Rp2,03 Triliun
* PAD: Rp563,4 miliar
* Transfer: Rp1,46 triliun
* Lain-lain pendapatan sah: Rp2,1 miliar
Belanja Daerah – Rp2,27 Triliun
* Belanja operasi: Rp2,04 triliun
* Belanja modal: Rp81,4 miliar
* Belanja tidak terduga: Rp10 miliar
* Belanja transfer: Rp138,6 miliar
Pembiayaan Daerah
* Penerimaan pembiayaan (SiLPA 2025): Rp249,1 miliar
* Pengeluaran pembiayaan: Rp10 miliar
* Pembiayaan netto: Rp239,1 miliar
Gubernur Fakhiri: Fokuskan Anggaran untuk Rakyat!
Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan APBD 2026 merupakan instrumen utama mewujudkan visi Papua Cerah di tahun pertama pemerintahannya.
Fakhiri juga menyoroti turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga penggunaan anggaran harus lebih ketat dan tepat sasaran.
“Penurunan pendapatan membuat belanja harus semakin efektif, efisien, dan fokus pada layanan publik,” tegas Fakhiri.
Ia meminta DPR Papua memprioritaskan belanja wajib dan program strategis yang langsung dirasakan masyarakat. Adapun fokus belanja 2026 meliputi:
* Pemenuhan belanja wajib dan mengikat
* Efisiensi belanja nonprioritas
* Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
* Penyertaan modal BUMD Rp10 miliar
Fakhiri berharap pembahasan APBD berjalan lancar dan sesuai aturan. “Semoga Tuhan memberikan bimbingan dalam membangun Papua dan mengabdi bagi masyarakat di Tanah Papua,” tutupnya. [redaksi]
