Biaya Pemeliharaan Dan Perawatan Venue PON Diperkirakan Sementara Mencapai Angka 40 Miliar Pertahun

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sejak peresmian venue-venue PON pada 23 Oktober lalu, fokus selanjutnya dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua yaitu tentang penataan, pemeliharaan dan perawatan venue yang sudah dibangun.

“Total venue-venue yang akan digunakan nanti saat PON 2021 sebanyak 30 venue untuk 37 cabang olahraga. Yang jadi tanggung jawab atau aset pemerintah daerah dikemudian hari untuk dirawat ada 12 venue, maka Disorda sedang menyusun sebuah masterplan untuk menghitung total biaya-biaya atas perawatan 12 venue tersebut,” kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Alexander Kapisa kepada awak media, Kamis (3/12) siang.

Sejauh ini, pihak konsultan sedang menghitung dan sudah mencapai tahap-tahap terakhir, Disorda berharap sudah bisa mengetahui angka pastinya. “Perkiraan sementara itu diangka 40 Miliar pertahun untuk perawatan venue-venue ini. Yang paling besar itu nanti di stadiun Lukas Enembe, Aquatic, kemudian beberapa tempat olahraga yang ada di doyo seperti Hockey dan Kriket itu pembiayaannya cukup besar,” ujarnya.

Selain meminta pihak konsultan untuk menghitung, Disorda juga bekerjasama dengan pihak pusat study kajian olahraga di Uncen untuk merencanakan event-event tetap dalam rangka pemanfaatan venue-vemue yang sudah ada pasca PON. “Paling tidak kita punya 1 kalender olahraga tetap terhadap venue-venue yang sudah kita bangun untuk 1 tahun setelah pelaksanaan PON,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) PON XX Papua 2021, Kamasan Jack Komboy venue-venue yang ada harus di perdakan agar ada anggaran setiap tahunnya untuk biaya pemeliharaan serta harus sering menyelenggarakan event di Papua.

“Saya dengar Disorda mau membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas merawat. Dan setelah kami mengecek kebutuhan-kebutuhan anggaran biaya perawatan, setelah dibangun oleh BUMN, diserahkan ke Pemprov, secara otomatis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus masuk. Kami harap dalam anggaran 2021 sudah ada,” pungkasnya.

Selain itu ia juga berharap pihak Pemprov membangun komunikasi dengan pihak swasta terkait biaya perawatan pasca PON. “Kita berharap sekarang perannya Pemprov untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak swasta yang ada ditanah Papua sehingga ada sumbangsi untuk biaya perawatan. Saya juga harap bisa ada event pasca PON meskipun biayanya belum tentu bisa menutupi biaya perawatan,” tutupnya. [ayu]