JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen dorong Kabupaten/Kota se – Provinsi Papua ciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Aury mengatakan Pemerintah Kabupaten/Kota harus fokus dalam menerima serta melaksanakan pendampingan yang dilakukan KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi bagi penyelenggara Pemerintahan di Provinsi Papua.
“KPK sangat berkomitmen kuat untuk membantu dalam upaya memberikan pendampingan bagi Provinsi dan kabupaten/kota melalui program kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi yang rutin dilaksankan,” kata Elysa Aury saat menyampaikan arahan pada monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (29/8/2018).
Menurut Elysa, kegiatan monitoring KPK ini diharapkan secara bersama-sama dapat dilakukan evaluasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi, sesuai kondisi di Kabupaten/Kota masing-masing.
“Agar dibangun satu integritas yang akan dicapai sama-sama. Supaya kemudian dapat diwujudkan suatu pelayanan dan penyelenggaraaan pemerintahan transparan dan akuntabel, guna berdampak kepada pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,” katanya.
Selain itu, diharapkan kepada aparatur pemerintahan Kabupaten/Kota dapat mengikuti dengan baik sekaligus memberikan masukan-masukan mengenai hambatan yang terjadi di wilayahnya.
“Selajutnya bisa menjadi satu solusi yang dibicarakan secara bersama-sama dengan tim KPK. Dan yang utama adalah pihak kabupaten dan kota melalui kerja sama ini tercipta progres (kemajuan) dalam rangka rencana aksi program pemberantasan korupsi di Papua,” ujarnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten diantaranya, Kabupaten Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak.
Dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Kansiana Salle dan Koordinator Supevisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua dan peserta dan enam Kabupaten. [piet/loy]
