‘Diserbu’ Para Pejabat Papua, Jokowi Setujui Papua Gunakan Sistem Offline

964
Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama para pimpinan provinsi dan kabupaten/kota saat bertemu Presiden Jokowi, Jumat (5/10/2018)

JAKARTA, PapuaSatu.com – Setelah didatangi rame-rame (baca : diserbu) oleh sejumlah pimpinan dari Provinsi Papua, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo akhirnya mengabulkan aspirasi penerimaan CPNS 2018 di Provinsi Papua menggunakan sistem off line atau manual yang di dorong Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua.

Yang mana, pada Jumat (5/10/2018) Gubernur Papua, Ketua MRP, Ketua DPRP, dan 29 bupati/walikota se Provinsi Papua, mendatangi Presiden Jokowi, dan diterima di Istana Presiden di Bogor.

Hal itu untuk meminta kekhususan Papua dalam penerimaan CPNS. Yakni dilaksanakan secara off line dan memprioritaskan orang asli Papua.

“Kami  berterima  kasih kepada Bapak Presiden mengerti hati dan  pikiran orang Papua, sehingga memberikan kekhususan bagi Papua, terkait pendaftaran CPNS off line,” kata  Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (5/10/2018)

Dikatakan Enembe, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri PAN – RB menyiapkan aturan – aturan baru yang mendukung pendaftaran CPNS menggunakan sisten offline termasuk mekanisme penerimaannya.

“Presiden jauh sebelumnya pernah memerintahkan Menteri PAN RB  yang lalu, untuk menindaklanjuti pendaftaran CPNS Papua menggunakan sistem off line.  Tapi  begitu menteri baru naik tak conect lagi,” kata Gubernur.

Selain membahas usulan pendaftaran CPNS menggunakan sistem off line, ujar Gubernur, pihaknya juga  menyampaikan pelaksanaan PON XX  Tahun 2020.

“Kami sampaikan progresnya dan kekurangannya. Progresnya terutama pembangunan Stadion Utama Papua Bangkit sudah  mencapai 75 persen,” tuturnya.

Untuk membangun beberapa venue di 5 (lima) cluster, jelas Gubernur, pihaknya  minta kepada Presiden, agar  dana infrastruktur Otsus  tak hanya fokus untuk infrastruktur.

“Tapi kami minta dialihkan  untuk pembangunan infrastruktur PON. Selama ini kan kita tak bisa pakai dana itu.  Dana infrastruktur  tak bisa dialihkan yang  lain. Kami minta tadi kepada Presiden memerintahkan kepada  Menkeu untuk bagaimana kita pakai dana infrastruktur untuk pembangunan venue untuk kepentingan PON,” ujarnya.[piet]