Dishub Papua Bahas Program Kerja Tahun 2019

544

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dinas Perhubungan Provinsi Papua membahas program – program kerja tauhun 2019 melaui rapat koordinasi teknis antara Dinas perhubungan Kabupaten/Kota maupun UPT Satker Kementerian perhubungan yang ada di wilayah Provinsi Papua.

Asisten bidang perekonomian dan pembangunan sekda provinsi Papua, Elia Loupatty mengatakan rakonis teknis ini akan memastikan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tiga strata pemerintahan pusat provinsi dan kabupaten/kota.

“Rapat ini saya rasa harus dibudayakan supaya kedepan tidak ada kecanggungan dan tidak ada merasa saya dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota akhirnya kebutuhan masyarakat kita abaikan,” kata Loupatty kepada wartawan di Jayapura, Kamis (15/2/22018).

Dikatakan, rakornis pembahasan program kerja dinas perhubungan jika dilaksanakan pasti disenangi masyarakat karena dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jadi, menurut kita kebutuhan itu biasa saja tapi dinas perhubungan Kabupaten kota mereka yang tahu kebutuhan itu sangat dibutuhkan karena mereka yang masuk sampai di dalam – dalam dan saya rasa ini juga bagian dari penyelesaian keterisolasian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Recky Ambrauw mengatakan Dinas perhubungan Provinsi Papua sebagai motor  penggerak untuk bagaimana menghimpun perhubungan kabupaten/kota dan UPT Satker yang ada di wilayah Provinsi Papua membahas program –  program kerja tahun 2019.

“Perlu ada koodinasi untuk program –  program kerja 2019 kita sinkronkan bagaimana mereka punya program mereka ajukan tahun 2019 itu dengan Kabupaten/Kota dan kita Provinsi Papua yang akan bahas di tingkat nasional” katanya.

Dijelaskan, dengan pertemuan ini ada masukan juga dari Dishub Kabupaten/Kota kepada satker maupun UPT kementerian yang ada di wilayah Provinsi Papua dan kami dishub provinsi tentu memfasilitasi ini semua nanti ada pertemuan tanggal 20 – 22 di bogor dan 26 – 28 di Manado pembahasan tingkat pusat itu sudah ada materi yang dipaparkan.

“Jadi, bagaimana kita sinkronkan,jangan sampai program itu turun Kabupaten/Kota bilang kami tidak tahu karena kami tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah duduk koordinasi program kerja,” ujar Ambraw.

Kendala Tahun 2017, kata Reky, kurang ada koordinasi yang baik antara dinas perhubungan Provinsi Papua, Kabupaten /Kota maupun Satker dan UPT Kementerian Perhubungan di wilayah Provinsi Papua.

“Jadi, ini yang menjadi tolak ukur evaluasi bagi kami untuk di tahun 2018 kami harus lakukan rakornis maupun bagaiaman ada motivasi bagi kami dinas perhubungan di Provinsi Papua, kabupaten/kota maupun skater UPT kementerian perhubungan yang ada di Provinsi Papua,” jelasnya.

Karena ada banyak program yang mereka masuk di wilayah Provinsi Papua baik udara darat dan laut, contoh infrastruktur jalan ada jalan nasional, Provinsi dan kabupaten.

“Ini harus kita sinkronkan juga jalan mana yang nanti jadi kewenangan nasional dalam hal ini UPT dan satker kementerian mana kewenangan Provinsi Papua mana yang kewenangan kabupaten Kota karena semua ini berujunga pada pelayanan masyarakat,” ungkapnya. [piet/loy]