JAYAPURA, PapuaSatu.com – Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menilai Direksi Percetakan Rakyat Papua (PRP) tidak proporsional dalam mengelolah perusahaan milik Pemerintah daerah yang sampai seluruh fasilitas gedung Percetakan Rakyat Papua masih mangkrak.
“Sudah banyak pegawai PRP yang menuntut kepada saya untuk minta gaji. Kenapa bisa seperti itu? karena orang-orang yang ada didalam tidak profesional,” kata Soedarmo kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (22/5/2018).
Dikatakan, setiap anggaran yang diberikan kepada perusahaan daerah adalah uang milik rakyat dan negara, sehingga harus dipertanggungjawabkan.
“Uang itu bukan untuk foya-foya, coba bayangkan sudah berapa banyak anggaran yang dukucurkan pemerintah,” kata Soedarmo.
Kalau berbicara soal perusahaan, ujar ia, yang dibicarakan hanyalah soal untung dan rugi tidak ada yang lain.
Kemarin, hal yang sama hampir saja dialami oleh Bank Papua, namun baru saja selesai dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Sebelumnya hancur untung cepat diberesi. Jadi kami harap apa yang dialami PRP bisa menjadi pelajaran bagi perusahaan daerah lainnya yang ada di Papua,” ujarnya.
Dengan demikian, komitmen dan inovasi setiap jajaran direksi dalam menjalankan tugas sangat dibutuhkan setiap perusahaan daerah wajib memberikan keuntungan. [piet/loy]
